Sayembara Tangkap Begal Dedi Mulyadi Ditolak Yusril dan Pigai, Ada Apa?
Senin, 27 Juli 2026, 12:55 WIB
Warta Ekonomi, Jakarta -
Sayembara tangkap begal yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menuai penolakan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra serta Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menilai kebijakan tersebut berisiko memicu aksi main hakim sendiri.
Dedi sebelumnya menawarkan hadiah bagi warga yang berhasil melumpuhkan pelaku kejahatan jalanan. Pelaku yang ditangkap harus diserahkan kepada polisi dalam kondisi hidup.
Hadiah yang disiapkan Dedi mencapai Rp5 juta hingga Rp50 juta. Sayembara tersebut berlaku untuk pelaku begal, maling, copet, jambret, hingga perampok.
"Saya memberikan sayembara pada seluruh warga Jabar. Yang bisa melumpuhkan maling, copet, jambret, begal, rampok kami siapkan hadiah dari Rp 5 sampai Rp 50 juta yang mampu melumpuhkan berbagai aksi kejahatan dan menyerahkannya kepada kepolisian dalam keadaan hidup," ujar Dedi melalui akun Instagram pribadinya, Kamis (23/7/2026).
Yusril kemudian meminta Dedi mengurungkan niat tersebut. Ia khawatir iming-iming hadiah justru membuat masyarakat bertindak di luar koridor hukum.
"Kalau saya boleh menyampaikan nasihat dengan segala hormat kepada Pak Gubernur Jawa Barat, sebaiknya jangan membuka sayembara seperti itu karena dikhawatirkan akan mendorong masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri," tutur Yusril saat ditemui wartawan di kantornya di Jakarta Selatan, Jumat (24/7/2026).
Menurut Yusril, hadiah hingga puluhan juta rupiah dapat membuat sebagian warga sengaja memburu orang yang dicurigai sebagai pelaku kejahatan. Kondisi tersebut berpotensi membuat orang yang sebenarnya tidak bersalah menjadi korban kekerasan.
"Misalnya ada hadiah Rp 5 juta atau Rp 10 juta, orang bisa saja kemudian membawa senjata dan berjaga-jaga untuk menangkap begal. Yang dikhawatirkan, orang yang sebenarnya bukan begal justru dipukuli karena dikira begal," ujarnya.
Kekhawatiran serupa disampaikan Natalius Pigai. Menteri HAM itu menyoroti potensi meningkatnya vigilantisme atau tindakan main hakim sendiri di tengah masyarakat.
Pigai menyampaikan peringatan tersebut setelah muncul kasus seorang warga Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali yang meninggal setelah dikeroyok warga. Pria tersebut sebelumnya diduga sebagai pelaku pencurian ayam.
"Saya sudah ingatkan soal vigilantisme, kita juga akan menyaksikan banyak peristiwa seperti ini karena diperbolehkan oleh para pejabat bahkan bikin sayembara," kata Pigai.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Buka Sayembara Tangkap Begal, Wali Kota Bandung: Saya Ikut!
Pigai juga meminta lembaga penegak dan pengawas HAM bertindak tegas terhadap pihak yang mengabaikan proses hukum. Menurutnya, penegakan hukum tetap harus dilakukan melalui mekanisme yang berlaku.
"Kalau Komnas HAM seperti zaman saya, saya panggil para penguasa yang menentang kemanusiaan dengan mengabaikan proses hukum yang ada," tegasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Christian Andy
Editor: Christian Andy