Rupiah Tertekan, Ini 3 Hal yang Jadi Perhatian Investor

Pada saat yang sama, investor domestik mencermati sejumlah indikator ekonomi Indonesia serta menunggu hasil August 2026 Index Review dari MSCI yang diumumkan pada Kamis dini hari waktu Indonesia.

Pengamat mata uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, penguatan indeks dolar AS pada perdagangan Rabu turut dipengaruhi oleh ketidakpastian terkait perkembangan konflik di Asia Barat.

Baca Juga: Rupiah DItaksir Lanjutkan Pelemahan ke Rp17.970

"Ketegangan yang terus berlanjut antara AS dan Iran terkait pembukaan kembali Selat Hormuz membuat aktivitas pelayaran melalui Selat Hormuz tetap minim karena tidak banyak kemajuan yang dicapai AS dan Iran menuju kesepakatan," kata Ibrahim dalam riset hariannya, Rabu (12/8/2026).

Menurutnya, ketidakpastian tersebut kembali meningkat setelah Washington menyatakan telah menyerang sebuah kapal di Teluk Oman yang diduga sedang menuju Iran.

Teheran sebelumnya mengisyaratkan Selat Hormuz akan tetap ditutup apabila Washington tidak memenuhi tuntutan ganti rugi. Tuntutan tersebut ditolak oleh Presiden AS Donald Trump.

Selat Hormuz menjadi perhatian pasar energi karena merupakan jalur strategis perdagangan minyak dunia. Sebelum konflik pecah, jalur tersebut dilalui sekitar 20% pasokan minyak dunia.

Gangguan di kawasan tersebut berpotensi meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap pasokan energi global. Kondisi itu pada akhirnya dapat memengaruhi harga minyak, inflasi, arus modal, hingga pergerakan mata uang negara berkembang seperti rupiah.

Tekanan pasokan energi juga datang dari kawasan Laut Merah dan Selat Bab el-Mandeb. Kelompok Houthi kembali melancarkan serangan terhadap kapal-kapal di kawasan tersebut pada pekan ini setelah mengumumkan blokade laut terhadap Arab Saudi.

Perkembangan tersebut membuat pasar belum melihat tanda kuat bahwa risiko gangguan pasokan energi akan segera berakhir. Bagi Indonesia, kondisi itu menjadi salah satu faktor eksternal yang perlu dicermati karena perubahan harga energi global dapat memengaruhi biaya impor dan tekanan inflasi.

Bank Indonesia sebelumnya juga memperkirakan ketidakpastian negosiasi AS-Iran masih akan menjadi faktor yang memengaruhi perekonomian global. Dalam Tinjauan Kebijakan Moneter Juni 2026, BI menyebut prospek pertumbuhan ekonomi global tahun ini tetap rendah di sekitar 3%, sementara tekanan inflasi global diperkirakan meningkat.

Selain konflik geopolitik, perhatian investor beralih ke Amerika Serikat. Pelaku pasar menunggu publikasi data Indeks Harga Konsumen atau Consumer Price Index (CPI) AS pada Rabu, disusul data harga produsen atau Producer Price Index (PPI) pada Kamis.

Data tersebut penting karena akan menjadi salah satu pertimbangan pasar dalam memperkirakan arah kebijakan suku bunga The Federal Reserve.

Angka inflasi yang lebih rendah dari perkiraan dapat mengurangi tekanan terhadap The Fed untuk mempertahankan kebijakan moneter ketat.

Sebaliknya, inflasi yang lebih tinggi dapat memperkuat ekspektasi bahwa bank sentral AS masih perlu mempertahankan suku bunga tinggi atau bahkan melakukan pengetatan.

Baca Juga: Rupiah Ditaksir Lanjutkan Penguatan ke Rp17.700

Karena itu, pelaku pasar cenderung mengurangi posisi agresif menjelang rilis data. Pergerakan dolar AS dan aset berisiko, termasuk mata uang negara berkembang, berpotensi mengalami volatilitas setelah data tersebut diterbitkan.

Kondisi eksternal tersebut datang ketika fundamental domestik juga menjadi perhatian pasar.

Salah satu indikator yang dicermati adalah aktivitas penjualan eceran. Bank Indonesia dalam Survei Penjualan Eceran Juni 2026 memperkirakan Indeks Penjualan Riil (IPR) Juni berada di level 221,6.

Secara bulanan, penjualan eceran Juni diprakirakan terkontraksi 0,8%, membaik dibandingkan kontraksi 1,5% pada Mei. BI menyebut perbaikan tersebut antara lain dipengaruhi dimulainya periode libur sekolah pada akhir Juni.

Dari sisi harga, pelaku usaha justru memperkirakan tekanan harga meningkat pada Agustus. Indeks Ekspektasi Harga Umum Agustus tercatat 178,0, naik dari 175,8 pada Juli. Kenaikan ekspektasi tersebut terutama dikaitkan dengan meningkatnya harga bahan baku.

Artinya, pasar menghadapi situasi yang perlu diperhatikan: aktivitas konsumsi masih menjadi penopang ekonomi, tetapi pelaku usaha juga melihat adanya potensi peningkatan tekanan harga.

Perkembangan tersebut menjadi penting bagi rupiah karena kombinasi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kebijakan moneter akan menentukan ruang bagi bank sentral untuk menjaga stabilitas nilai tukar sekaligus mendukung pertumbuhan.

Dari sisi fiskal, pemerintah juga mencatatkan kenaikan posisi utang hingga semester I 2026.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang tercantum dalam naskah, utang pemerintah pusat hingga 30 Juni 2026 mencapai Rp10.293,69 triliun. Angka tersebut setara dengan 41,26% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Utang tersebut terdiri atas Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp8.966,79 triliun dan pinjaman Rp1.326,90 triliun.

Posisi itu meningkat dibandingkan akhir Maret 2026 yang tercatat Rp9.920,42 triliun atau setara 40,75% terhadap PDB.

Meski meningkat, rasio tersebut masih berada di bawah batas maksimal rasio utang pemerintah sebesar 60% terhadap PDB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara.

Kenaikan nominal utang dengan demikian perlu dibaca bersama dengan perkembangan ekonomi, kebutuhan pembiayaan pemerintah, serta kondisi pasar keuangan global. Ketika imbal hasil aset global dan dolar AS bergerak volatil, biaya pembiayaan dan arus modal menjadi salah satu perhatian investor.

Perhatian pasar juga tertuju pada August 2026 Index Review MSCI yang dijadwalkan diumumkan pada 12 Agustus 2026 waktu setempat atau Kamis dini hari waktu Indonesia.

MSCI telah menetapkan 12 Agustus sebagai tanggal pengumuman August 2026 Index Review, sedangkan perubahan indeks akan berlaku efektif pada 1 September 2026.

Untuk Indonesia, perhatian investor tidak hanya tertuju pada kemungkinan perubahan konstituen, tetapi juga kebijakan khusus yang masih diterapkan MSCI terhadap saham Indonesia.

Dalam pengumuman 6 Juli 2026, MSCI menyatakan tetap membekukan kenaikan Foreign Inclusion Factor (FIF) dan Number of Shares (NOS) untuk saham Indonesia.

MSCI juga tidak akan menerapkan penambahan saham Indonesia ke MSCI Investable Market Indexes serta tidak melakukan migrasi naik antarkelompok kapitalisasi, termasuk dari Small Cap ke Standard.

MSCI juga menyatakan akan tetap menghapus saham yang diidentifikasi otoritas Indonesia dalam kerangka High Shareholding Concentration (HSC) dan menggunakan data kepemilikan pemegang saham 1% untuk menyesuaikan estimasi free float apabila diperlukan.

Kebijakan tersebut membuat hasil review kali ini menjadi salah satu katalis yang perlu diperhatikan investor pasar saham Indonesia.

Reaksi pasar dapat muncul segera setelah hasil diumumkan. Namun, dampak transaksi berbasis indeks biasanya lebih terlihat menjelang tanggal efektif perubahan karena dana pasif yang mengikuti indeks perlu menyesuaikan portofolionya.