RI Pilih Gabung WICO, Jalan Tengah AI China-AS

AKURAT.CO Bergabungnya Indonesia sebagai salah satu negara pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WICO) memunculkan pertanyaan mengenai arah diplomasi teknologi nasional di tengah rivalitas Amerika Serikat dan China dalam pengembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). 

Pemerintah menegaskan langkah tersebut tidak berarti Indonesia berpihak kepada salah satu blok teknologi dunia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia tetap menjalankan kebijakan luar negeri yang terbuka dengan membangun kerja sama AI bersama berbagai negara. 

Baca Juga: Bukan Ponsel, OpenAI Siapkan Speaker AI Tanpa Layar sebagai Perangkat Pertama

Pemerintah memilih strategi multisource, yakni memanfaatkan kolaborasi dengan beragam mitra sesuai kepentingan nasional.

"Ini bukan dua hal yang dipertentangkan. AI adalah produk teknologi yang bersifat netral. Indonesia menjalankan kebijakan multisource dalam pengembangan digital maupun ekosistem AI," kata Airlangga dalam konferensi pers usai menghadiri World Artificial Intelligence Conference (WAIC) 2026 di Shanghai secara daring, Jumat malam (17/7/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan untuk menjawab kekhawatiran bahwa keikutsertaan Indonesia dalam WICO akan menggeser arah kerja sama teknologi dengan Amerika Serikat.

Airlangga menjelaskan, Indonesia saat ini juga terlibat dalam sejumlah inisiatif pengembangan ekosistem digital bersama Amerika Serikat.

Menurutnya, kerja sama yang dibangun melalui WICO memiliki fokus berbeda dengan berbagai inisiatif AI yang dikembangkan Washington.

Jika WICO lebih menitikberatkan pada penyusunan tata kelola (governance), etika, dan kolaborasi internasional di bidang AI, maka kerja sama dengan Amerika Serikat lebih banyak diarahkan pada pengembangan ekosistem digital, investasi, dan teknologi.

"Kalau di WICO kita berbicara mengenai AI sebagai tools dan tata kelolanya. Sementara kerja sama dengan Amerika lebih luas karena mencakup pengembangan ekosistem digital," tutur Airlangga.

Airlangga menambahkan, aspek digital, termasuk AI, juga telah menjadi bagian dari pembahasan dalam sejumlah kerja sama bilateral Indonesia dengan Amerika Serikat.

Pemerintah berpandangan bahwa AI merupakan teknologi yang seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, bukan menjadi instrumen persaingan geopolitik.

Karena itu, Indonesia memilih tetap membuka ruang kolaborasi dengan seluruh negara yang memiliki kapasitas teknologi, baik dari Asia, Eropa maupun Amerika.

"AI adalah produk teknologi yang bersifat netral. Yang menjadi prioritas Indonesia adalah bagaimana teknologi tersebut memberikan manfaat bagi pembangunan nasional," ujarnya.

Menurut Airlangga, pendekatan tersebut juga sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, termasuk dalam menghadapi kompetisi teknologi global.

Strategi multisumber yang diterapkan pemerintah tidak hanya melibatkan China dan Amerika Serikat.

Airlangga mencontohkan Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menginisiasi pengembangan ekosistem semikonduktor nasional melalui kerja sama dengan perusahaan desain chip asal Inggris, Arm.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak menggantungkan pembangunan teknologi hanya pada satu negara.

"Dalam pengembangan digital maupun ekosistem digital, Indonesia melakukan kebijakan yang sifatnya multisource," katanya.

Selain Inggris, pemerintah juga membuka peluang kerja sama dengan berbagai perusahaan teknologi global yang memiliki keunggulan di bidang AI, pusat data, komputasi awan (cloud), hingga semikonduktor.

Keikutsertaan Indonesia sebagai negara pendiri WICO dinilai memperkuat posisi diplomasi Indonesia dalam pembentukan tata kelola AI dunia.

Sebagai founding member, Indonesia memperoleh akses untuk ikut menyusun berbagai kebijakan internasional terkait pemanfaatan AI, mulai dari aspek keamanan, etika, hingga pengembangan teknologi yang inklusif.

Airlangga menegaskan, kehadiran Indonesia dalam organisasi tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan negara berkembang memiliki suara dalam menentukan masa depan AI global.

"Indonesia ingin AI dikembangkan secara aman, terpercaya, beretika, dan memberikan manfaat bersama. Karena itu kita perlu hadir sejak awal dalam pembentukan tata kelola global," tegas Airlangga.