Prabowo Bongkar Biang Kerok Uang Pemda Bocor: Ongkos Politik Mahal

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto mengungkap salah satu persoalan yang menurutnya menjadi penyebab terjadinya kebocoran anggaran pemerintah. Ia menyebut tingginya ongkos politik dalam pemilihan kepala daerah menjadi salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian.

Prabowo mengungkapkan, berdasarkan pemahamannya sebelum menjabat sebagai Presiden, kebocoran anggaran pada APBN dan APBD diperkirakan mencapai sekitar 30%.

"Jadi kalau kita lihat waktu saya dipilih dan saya sebelum bahkan saya ambil alih. Saya sudah mengerti bahwa kebocoran dari APBN dan APBD itu ya sekitar 30%. Ya. Ya. Di sumber cash, ini sumber uang tunai bocor," ujar Prabowo, dalam wawancara dengan sejumlah media di Hambalang, Bogor, minggu lalu (6/9/2026).

Menurut Prabowo, kebocoran tersebut antara lain berkaitan dengan pola belanja pemerintah, termasuk borosnya belanja barang dan pegawai.

Ia kemudian mengaitkan persoalan kebocoran anggaran tersebut dengan mahalnya biaya politik untuk memenangkan pemilihan kepala daerah.

"Kenapa ya ada masalah? Karena ongkos politik terlalu mahal. Anda tahu kan Anda lebih monitor, Anda wartawan untuk jadi bupati menang kadang-kadang butuh Rp50 miliar," kata Prabowo.

Dalam dialog tersebut, muncul pertanyaan mengenai biaya untuk memenangkan pemilihan gubernur yang disebut dapat mencapai Rp200 miliar. Prabowo membenarkan angka tersebut. Dan menurut Prabowo, biaya tersebut harus dikembalikan. Alhasil, mereka harus mencari proyekan dari APBN.

"Rp200 miliar. Iya. Ya. Gimana dia mau kembalikan coba kalau dia tidak ngemplang APBD?" ujar Prabowo.

Prabowo menilai mahalnya ongkos politik dapat menciptakan tekanan bagi kepala daerah untuk mencari sumber pembiayaan setelah memenangkan kontestasi.

Prabowo Ingin Ongkos Politik Dipangkas

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Prabowo mengatakan diperlukan pembenahan sistem politik agar biaya yang harus dikeluarkan peserta pemilu dapat ditekan.

Salah satu gagasan yang disampaikannya adalah memberikan bantuan pembiayaan kepada partai politik yang memenuhi ambang batas tertentu melalui APBN.

"Mungkin perlu partai yang lolos threshold dapat bantuan dari APBN. Itu kedua," katanya.

Prabowo juga mengusulkan agar media penyiaran menyediakan waktu bagi peserta pemilu selama masa kampanye tanpa biaya.

Menurutnya, frekuensi penyiaran merupakan sumber daya publik sehingga dapat dimanfaatkan untuk memberikan kesempatan yang setara kepada partai politik.

"Jadi kalau menurut saya yang pikiran saya, saya juga nyontek dari Eropa, dari mana kalau musim kampanye tiap televisi harus memberi waktu, siaran, iklan TV dan pidato partai-partai tanpa biaya," ujar Prabowo.

"That's public service as a public service. Hanya selama masa kampanye. Saya kira itu akan kurangi biaya iklan."

Ia mengatakan konsep serupa dapat diterapkan pada radio. Sementara untuk kampanye luar ruang, Prabowo mengusulkan agar setiap kota dan kabupaten menyediakan lokasi khusus bagi peserta pemilu untuk memasang alat peraga kampanye dengan porsi yang setara.

"Kalau ada ada 18 peserta. Dikasih 18 masing-masing haknya sama. Kurangi lagi biaya," katanya.

Menurut Prabowo, pengurangan biaya kampanye dapat menjadi bagian dari upaya mencegah munculnya kebutuhan pembiayaan ilegal setelah kontestasi politik berakhir.

"Jadi kita harus berani mencari sistem-sistem yang mengurangi ongkos-ongkos politik. Akhirnya orang cari dana siluman dan sebagainya," ujar Prabowo.

Meski demikian, Prabowo mengingatkan bahwa praktik jual beli suara tetap menjadi persoalan dalam pemilu.

"Nah, tetap kalau jual beli suara masih tetap bahaya, tapi at least ongkos-ongkos ini kita hilangkan. Itu itu tanggapan saya terhadap itu ya," tegas Prabowo.

(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]