Pertama Kali dalam Sejarah, Jerman Beri Intelijen Kewenangan Menyerang |Republika Online

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Jerman bersiap melakukan salah satu perubahan terbesar dalam arsitektur intelijen dan keamanan nasionalnya. Berlin berencana memperluas kewenangan badan intelijen hingga mencakup operasi siber ofensif, penyusupan ke perangkat elektronik, serta tindakan aktif terhadap infrastruktur yang dianggap digunakan musuh asing.

Menteri Dalam Negeri Jerman Alexander Dobrindt mengatakan reformasi tersebut akan menyentuh dua lembaga utama, yakni Badan Intelijen Luar Negeri Jerman atau Bundesnachrichtendienst (BND) dan Kantor Federal untuk Perlindungan Konstitusi atau Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV).

Kepada Bild, Dobrindt menyebut perubahan itu sebagai “reformasi bersejarah” yang akan mengubah cara badan intelijen Jerman menghadapi ancaman keamanan modern.

Menurut dia, reformasi tersebut akan membawa dinas intelijen Jerman dari lembaga yang selama ini lebih banyak mengumpulkan dan menganalisis informasi menjadi institusi yang memiliki kemampuan operasional lebih luas.

“Ini adalah revolusi dalam arsitektur keamanan kita karena untuk pertama kalinya kita memberikan kewenangan operasional kepada badan intelijen,” kata Dobrindt.

Rencana itu muncul ketika pemerintah Jerman semakin menyoroti apa yang disebutnya sebagai ancaman hibrida dari luar negeri. Ancaman tersebut mencakup sabotase, spionase, serangan siber, operasi rahasia hingga upaya memengaruhi stabilitas politik dan keamanan dalam negeri.

Negara-negara anggota NATO dalam beberapa tahun terakhir berulang kali menuding Rusia berada di balik sejumlah serangan siber, gangguan terhadap sistem navigasi dan berbagai operasi hibrida di Eropa. Moskow membantah tuduhan tersebut dan menilai berbagai klaim Barat digunakan untuk membenarkan peningkatan militerisasi Eropa.

Dalam rancangan reformasi, BND dan BfV dilaporkan akan memperoleh kemampuan lebih besar untuk menembus komputer dan telepon pintar milik sasaran. Salah satu metode yang disebut dapat digunakan adalah penyusupan melalui perangkat lunak Trojan.

Kewenangan itu menandai perubahan penting karena badan intelijen tidak lagi hanya diharapkan mendeteksi serangan, tetapi juga dapat melakukan tindakan aktif terhadap infrastruktur yang dianggap digunakan pelaku serangan siber, sebagaimana diberitakan sejumlah media Jerman dan Eropa pada Jumat (14/8/2026).

Dengan demikian, ketika sebuah jaringan komputer di Jerman diserang dari luar negeri, dinas intelijen dapat memperoleh dasar hukum untuk tidak sekadar mengidentifikasi sumber ancaman, tetapi juga mengganggu atau melumpuhkan infrastruktur digital yang digunakan penyerang.