Perang Iran Kian Meluas, Apa Dampaknya bagi Indonesia? - Nasional Katadata.co.id
Perang antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran memasuki babak baru. Perang berlanjut setelah Iran memperluas serangan ke sejumlah negara Teluk yang memiliki pangkalan militer AS.
Eskalasi tersebut memicu kekhawatiran terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah, mengganggu jalur distribusi energi dunia, dan mulai memberikan sinyal tekanan terhadap perekonomian Indonesia.
Konflik semakin meluas setelah Iran pada 12 Juli lalu menyerang enam negara Teluk, yakni Qatar, Oman, Bahrain, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Kuwait, sebagai respons atas serangan militer AS terhadap Iran.
Ketegangan itu juga mendorong harga minyak dunia naik selama empat hari berturut-turut karena pasar mengantisipasi potensi gangguan pasokan, terutama jika distribusi minyak melalui Selat Hormuz terganggu.
Guru Besar Bidang Geopolitik Timur Tengah Universitas Gadjah Mada (UGM), Siti Mutiah Setiawati, menilai Perang Iran mengguncang keseimbangan keamanan di kawasan Teluk. Ini karena Iran merupakan salah satu negara terbesar sekaligus produsen minyak utama di kawasan tersebut.
“Iran itu dominan dari segi ukuran negaranya setelah Arab Saudi, dan juga penghasil minyak nomor dua setelah Arab Saudi. Oleh karena itu menyerang Iran, itu sama saja menyerang kawasan Teluk itu,” kata Siti saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Kamis (16/7).
Siti menilai sikap Iran kepada negara-negara Teluk juga bukan keputusan yang bersifat selektif. Menurutnya, Iran sejak awal menyatakan akan menjadikan seluruh negara yang menampung pangkalan militer AS sebagai target serangan, termasuk Qatar dan Oman yang selama ini dikenal sebagai mediator hubungan AS-Iran.
Siti berpendapat, kondisi tersebut berpotensi mempersempit ruang diplomasi karena negara-negara yang sebelumnya berperan sebagai penengah kini justru menjadi pihak yang terdampak langsung oleh konflik. Akibatnya, peluang penyelesaian damai diperkirakan semakin kecil.
“Saya kira secara logika otomatis mereka (Qatar dan Oman) tidak akan mau lagi menjadi mediator karena mereka sudah dijadikan target oleh Iran. Sehingga memang ini akan menghambat diplomasi urusan damai,” ujarnya.
Kendati demikian, langkah Iran terhadap sejumlah negara Teluk dipandang sebagai serangan balasan atas tindakan AS yang lebih dahulu melanggar kesepakatan damai. Menurut Siti, nota kesepahaman perdamaian yang disepakati pada 18 Juni 2026 justru diikuti serangan militer AS ke Iran dua hari kemudian.
Lebih jauh, Siti memperkirakan perang akan berlangsung dalam waktu panjang karena tingkat kepercayaan antara Iran dan AS telah menurun tajam. Serangkaian kesepakatan perdamaian yang sebelumnya telah dibangun dinilai gagal mencegah pecahnya konflik baru sehingga memperbesar risiko aksi balasan yang terus berulang.
Harga Minyak Naik, APBN hingga Rupiah Terancam
Ekonom Energi Center of Reform on Economics (CORE) Muhammad Ishak Razak menilai dampak ekonomi terbesar dalam jangka pendek berasal dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang berpotensi meningkatkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Adapun harga minyak Brent kini naik 0,3% menjadi US$ 85,21 per barel pada pukul 09.38 waktu Singapura. Sementara itu, harga West Texas Intermediate naik 0,5% menjadi US$ 80,03 per barel.
Ishak menjelaskan risiko gangguan pasokan sebenarnya mulai berkurang karena pemerintah telah melakukan diversifikasi impor energi dalam empat bulan terakhir. Diversifikasi tersebut menggantikan sekitar 18% impor minyak mentah dan 14% impor bahan bakar minyak (BBM) yang sebelumnya melewati Selat Hormuz.
Meski demikian, menurut Ishak, Indonesia tetap menghadapi tekanan karena berstatus sebagai negara pengimpor bersih minyak. Kondisi itu membuat kenaikan harga minyak global langsung meningkatkan nilai impor energi tanpa diimbangi peningkatan penerimaan dari ekspor minyak.
Ia mencatat tekanan tersebut sudah mulai terlihat pada neraca perdagangan Mei 2026 yang mencatat defisit US$1,61 miliar, atau pertama kali sejak April 2020. Defisit tersebut dipicu oleh defisit migas sebesar US$3,76 miliar setelah nilai impor migas melonjak 70,8% secara tahunan, sementara volume impornya hanya meningkat 7,28%.
“Sayangnya, posisi kita diperburuk faktor domestik berupa lifting yang masih di bawah target 610 ribu barel per hari. Hal ini membuat Indonesia menanggung penuh beban sebagai importir bersih tanpa kapasitas produksi yang memadai untuk memanen kenaikan harga sebagai produsen,” kata Ishak lewat pesan singkat WhatsApp pada Kamis (16/7).
Menurut Ishak, tekanan terhadap perekonomian domestic nantinya dapat semakin besar apabila konflik terus berlanjut. Defisit migas berpotensi melebar, surplus perdagangan menyusut, defisit transaksi berjalan meningkat, nilai tukar rupiah melemah, dan beban subsidi energi ikut membengkak akibat kombinasi kenaikan harga minyak serta depresiasi rupiah.
Di sisi lain, ia menilai pemerintah masih memiliki ruang fiskal untuk mempertahankan harga BBM bersubsidi hingga akhir 2026. Pemerintah telah mengantisipasi lonjakan harga minyak melalui dukungan saldo anggaran lebih (SAL) sekitar Rp420 triliun serta asumsi Indonesian Crude Price (ICP) hingga US$100 per barel. “Secara factual, SAL tersebut bukan hanya untuk subsidi tapi sebagai dana serbaguna,” ujarnya.
Ishak menambahkan sektor yang paling cepat merasakan dampak dari perpanjangan eskalasi konflik adalah transportasi dan logistik, terutama pengguna BBM nonsubsidi serta pelaku impor yang menghadapi kenaikan premi asuransi perang. Dampak lanjutan juga diperkirakan menjalar ke industri berbasis minyak, seperti petrokimia, plastik, tekstil, dan semen.
Istana Sebut Suplai Minyak Nasional Tidak Terganggu
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyampaikan Presiden Prabowo Subianto telah meminta jajaran kabinetnya untuk mengantisipasi berbagai dampak yang mungkin timbul akibat meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Salah satu fokus pemerintah adalah menjaga kondisi fiskal negara apabila gejolak geopolitik kembali mendorong kenaikan harga minyak dunia.
Meski demikian, Prasetyo menyampaikan bahwa pemerintah tidak melihat adanya ancaman terhadap pasokan minyak nasional. Politisi Partai Gerindra itu menyebutkan, kebutuhan minyak Indonesia tetap aman meskipun situasi keamanan di kawasan Timur Tengah maupun jalur pelayaran strategis Selat Hormuz kembali memanas.
“Dapat kami sampaikan bahwa tidak perlu ada yang dikhawatirkan berkenaan dengan suplai minyak kita aman meskipun dinamika di Timur Tengah maupun di Selat Hormuz itu kembali menghangat,” kata Prasetyo Hadi kepada wartawan di Komisi XIII DPR Senayan Jakarta pada Rabu (15/7).
Lebih jauh, Prabowo juga telah mengundang jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN) ke kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (14/7). Prasetyo mengatakan forum yang berlangsung selama kurang lebih tiga jam itu banyak membahas perkembangan serta prospek perekonomian nasional.
Ia menceritakan DEN menyampaikan berbagai analisis dan rekomendasi terkait kondisi ekonomi Indonesia sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan, termasuk di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global akibat eskalasi konflik geopolitik.