Pemkab HSS nyatakan kesiapan dukung percepatan program BSPS - ANTARA News Kalimantan Selatan

Setelah semua ketentuannya makin jelas, pihaknya akan segera menindak lanjuti secara langsung di lapangan,

Kandangan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten(Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS) menyatakan kesiapan untuk mendukung dan mempercepat proses pengusulan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026.

Kesiapan ini ditegaskan jajaran Pemkab HSS dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) virtual dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, yang diikuti jajaran Pemkab HSS di aula rapat Inspektorat Daerah, Kandangan, Rabu.

Rakornas diikuti secara serentak seluruh jajaran pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia, dengan agenda utamanya berfokus pada langkah-langkah strategis percepatan pengusulan Program Bedah Rumah, khususnya skema BSPS yang digulirkan oleh Kementerian PKP untuk tahun anggaran 2026.

Secara nasional, program BSPS 2026 menargetkan perbaikan dan renovasi terhadap 400.000 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Setiap penerima manfaat akan dialokasikan dana stimulan total sebesar Rp20 juta per unit, dengan rincian Rp17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan, dan Rp2,5 juta untuk upah tukang dengan penyesuaian nilai yang berpotensi lebih tinggi bagi daerah khusus, seperti kawasan pegunungan atau pulau-pulau kecil.

Baca juga: Wabup HSS : Reformasi agraria PSN untuk pemeratan penguasaan lahan

Dari pemaparan baik dari pihak Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, PKP dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri terungkap adanya penekanan fokus lokasi prioritas mencakup 174 daerah yang masuk dalam kategori backlog 2 (memiliki rumah namun tidak layak huni), serta masuk dalam desil 1 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Berdasarkan pemutakhiran data per 11 Agustus 2026 pukul 09.50 WIB, total usulan nasional telah mencapai 159.061 NIK dari 33 provinsi dan 249 kabupaten/kota, dengan 108.202 di antaranya berada pada rentang desil 1–4.

Guna memastikan ketepatan sasaran dan percepatan proses, rapat ini juga menginstruksikan penguatan kolaborasi lintas instansi di daerah. Inspektorat Daerah bersama Dinas Perkim bertugas memastikan verifikasi kelengkapan syarat administratif pada aplikasi resmi.

Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) dan jajaran kecamatan berperan mengawal validitas data penerima manfaat (DTSEN) di lapangan. Kemendagri sendiri bakal melakukan pengawasan, serta evaluasi intensif terhadap daerah yang dinilai lambat dalam proses pengusulan.

"Untuk Kabupaten HSS, kita sebenarnya sudah memiliki data usulan yang valid dan siap dikirim atau diunggah. Melalui rapat daring hari ini, kita memantapkan pemahaman terkait petunjuk teknis pelaksanaan," ujarnya.

Menurut dia, setelah semua ketentuannya makin jelas, pihaknya akan segera menindak lanjuti secara langsung di lapangan agar proses pengusulan dari HSS berjalan cepat dan lancar.

Dengan kesiapan data dan koordinasi lintas sektor yang solid, Pemkab HSS optimistis alokasi bantuan perumahan dari pemerintah pusat ini dapat terserap secara optimal demi meningkatkan kualitas hunian dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten HSS.

Turut hadir dalam rapat, Sekretaris Daerah HSS, H. Muhammad Noor, Inspektur Daerah, Kiky Rahmawat, dan jajaran serta staf feknis Dispera KPLHP HSS.

Pewarta: Fathurrahman
Editor : Sukarli

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.