Pemkab Cianjur: Masyarakat miskin tidak kehilangan akses kesehatan seiring penghentian skema UHC - ANTARA News Jawa Barat
Cianjur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, memastikan penghentian atau penyesuaian skema Universal Health Coverage (UHC) tidak membuat masyarakat miskin di Cianjur kehilangan akses terhadap pelayanan kesehatan.
Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian, di Cianjur, Senin, mengatakan Pemkab Cianjur tengah menyesuaikan kebijakan jaminan kesehatan dengan kemampuan anggaran daerah guna memastikan anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Sehingga anggaran untuk UHC maupun JKN akan diprioritaskan bagi masyarakat miskin, termasuk warga lanjut usia yang sudah tidak mendapatkan perhatian atau dukungan dari keluarganya.
“Kami fokuskan JKN diterima warga miskin dan warga lanjut usia yang tidak diperhatikan keluarganya sehingga tepat sasaran, Untuk pendataan kami bekerja sama dengan pemerintah desa dan Badan Pusat Statistik," katanya.
Sedangkan bagi masyarakat yang secara ekonomi sudah mampu dapat membayar iuran BPJS Kesehatan secara mandiri karena besaran iuran relatif terjangkau dibandingkan manfaat perlindungan kesehatan yang diperoleh.
Pemerintah daerah, tutur dia, selama ini tidak ingin perubahan kebijakan anggaran berdampak pada terabaikannya masyarakat miskin ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.
Oleh karena itu, ia meminta Dinas Kesehatan Cianjur serta jajaran rumah sakit di Kabupaten Cianjur untuk memastikan masyarakat kurang mampu tetap memperoleh pelayanan kesehatan meskipun UHC Prioritas dihentikan.
“Kami mendorong warga yang sudah mampu secara finansial membayar BPJS Kesehatan secara mandiri, sedangkan warga tidak mampu termasuk jompo tetap ditanggung pemerintah daerah,” katanya.
Sementara itu, sekitar 372.772 warga tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan tidak masuk dalam daftar peserta jaminan kesehatan yang dihapuskan seiring diberhentikannya Universal Health Coverage (UHC) Prioritas.
Pemkab Cianjur resmi menghentikan UHC Prioritas untuk BPJS Kesehatan akibat sekitar 400 ribu peserta yang iurannya dibayarkan pemerintah daerah dicoret karena efisiensi anggaran.
"Saat ini tersisa sekitar 372.772 jiwa yang tetap menjadi tanggungan APBD hingga akhir tahun, setelah UHC Prioritas dihentikan berdasarkan Surat Edaran Nomor 400.7/x/2026 di mana sebelumnya 815.690 jiwa yang didaftarkan Pemkab Cianjur," kata Kepala Dinas Kesehatan Cianjur Made Setiawan.
Pewarta: Ahmad Fikri
Editor : Ricky Prayoga
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.