Pemerintah sebut investor antre masuk KEK Kendal dan Batang - ANTARA News Megapolitan

Pemerintah sebut investor antre masuk KEK Kendal dan Batang - ANTARA News Megapolitan

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyampaikan bahwa investor masih mengantre untuk masuk ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal dan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) seiring tingginya minat investasi sektor manufaktur di Jawa Tengah.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan tingginya minat investor tercermin dari tingkat pemanfaatan lahan di kedua kawasan yang telah mencapai 100 persen, sehingga pemerintah menyiapkan perluasan dan pengembangan kedua kawasan tersebut.

Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan bahwa potensi investasi di Jawa Tengah masih sangat besar, terutama pada sektor industri manufaktur. Susiwijono mengatakan sektor industri manufaktur atau pengolahan memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Jawa Tengah, yakni mencapai 33,18 persen.

Di sisi lain, ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,80 persen pada semester I 2026 secara comulative to comulative (c-to-c). Tingginya kontribusi manufaktur membuat pengembangan investasi dan industri pengolahan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah.

“Yang lainnya sebenarnya kalau kita lihat beberapa komposisi dari pengembangan di Jawa Tengah ini, potensi investasi masih akan sangat besar,” katanya.

Realisasi tersebut terdiri atas penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp25,92 triliun atau 53,40 persen dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp22,62 triliun atau 46,60 persen.

Lima besar wilayah dengan realisasi investasi terbesar di Jawa Tengah adalah Kota Semarang sebesar Rp6,57 triliun, Kabupaten Kendal Rp6,56 triliun, Kabupaten Batang Rp6,11 triliun, Kabupaten Temanggung Rp4,58 triliun dan Kabupaten Demak Rp3,34 triliun.

Susiwijono memandang Jawa Tengah mempunyai prospek investasi yang kuat karena didukung oleh perkembangan kawasan industri dan kontribusi manufaktur yang besar terhadap perekonomian daerah.

Meski demikian, Susiwijono menilai kepastian perizinan tetap menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan untuk menjaga minat investor.

“Problem (investor) itu tidak se-ideal itu (bukan hanya masalah perizinan saja), sehingga kita desain kebijakannya di awal dulu. Di dalam operasionalnya, itu selalu banyak tantangan dan kendala di sana,” tambahnya.

Ia mengatakan pemerintah pusat juga membuka ruang konsultasi bagi pemerintah daerah maupun investor apabila menghadapi kendala dalam proses investasi.

Hal itu diperlukan karena kewenangan terkait regulator, kebijakan, dan program investasi berada pada pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah dapat memperoleh dukungan ketika menghadapi persoalan dalam menarik investasi.

Pewarta: Bayu Saputra
Uploader : Naryo

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.