Pemda DIY turunkan angka kemiskinan jadi 9,70 persen

Pemda DIY turunkan angka kemiskinan jadi 9,70 persen

Kamis, 6 Agustus 2026 21:53 WIB

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD DIY di Yogyakarta. (ANTARA/Hery Sidik)

Yogyakarta (ANTARA) - Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah menurunkan angka kemiskinan menjadi 9,70 persen pada Maret 2026, atau menurun sebesar 0,38 poin dibandingkan angka kemiskinan pada September 2025 yang sebesar 10,08 persen.

Sekda Provinsi DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti di Yogyakarta, Kamis, mengatakan penurunan kemiskinan ini merupakan hasil kerja bersama secara konsisten di bawah arahan Gubernur dan Wakil Gubernur selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, serta sinergi pemerintah kabupaten/kota dan seluruh mitra pembangunan.

"Terima kasih seluruh pihak yang bergotong royong menurunkan angka kemiskinan di DIY. Di bawah arahan Bapak Gubernur dan dukungan Bapak Wakil Gubernur bersama pemerintah kabupaten/kota, kami terus memperkuat integrasi data agar setiap program penanganan kemiskinan semakin tepat sasaran," katanya.

Menurut dia, target DIY untuk mencapai angka kemiskinan satu digit tersebut telah dicanangkan sejak sebelum pandemi Covid-19, namun meski sempat terdampak pandemi, tren penurunan pada Maret 2026 menunjukkan berbagai program yang dijalankan berada di jalur yang benar.

"Capaian ini masih on the track menuju target satu digit. Karena itu, kami tidak boleh cepat berpuas diri. Yang terpenting adalah menjaga konsistensi agar tren penurunan kemiskinan terus berlanjut," katanya.

Sekda DIY mengatakan, penurunan kemiskinan tersebut dilakukan melalui berbagai program strategis seperti revitalisasi Lumbung Mataraman, program Padat Karya, pemberdayaan UMKM, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan melalui Bantuan Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU).

"Padat Karya bukan sekadar membangun infrastruktur. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui pemberdayaan sehingga mereka memperoleh kesempatan bekerja dan memiliki penghasilan tambahan," katanya.

Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (PUPESDM) DIY, sepanjang 2023 hingga 2025 sebanyak 9.227 unit RTLH telah ditangani melalui dukungan berbagai sumber pendanaan.

Berbagai sumber pendanaan itu meliputi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DIY, APBD kabupaten/kota, APBN, Dana Keistimewaan (Danais), Dana Alokasi Khusus (DAK), Corporate Social Responsibility (CSR), dan sumber pendanaan lainnya.

Selain perbaikan hunian, Pemda DIY juga memberikan perlindungan sosial melalui bantuan JSLU yang didukung alokasi anggaran sebesar Rp28,8 miliar per tahun untuk 8.000 lansia yang tidak menerima program keluarga harapan (PKH) maupun bantuan pangan non tunai (BPNT).

Setiap penerima memperoleh bantuan sebesar Rp300.000 per bulan yang disalurkan melalui mitra warung lokal "Waluyo", sehingga selain memberikan perlindungan kepada lansia juga mendorong perputaran ekonomi masyarakat di tingkat lokal.

Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DIY Endang Tri Wahyuningsih mengatakan penurunan kemiskinan sebesar 0,38 persen poin merupakan capaian menggembirakan karena menunjukkan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah semakin tepat sasaran.

"Program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah langsung menyasar penduduk miskin dan didukung berbagai program yang menyentuh akar persoalan kemiskinan sehingga masyarakat semakin sejahtera," katanya.

BPS DIY mencatat jumlah penduduk miskin DIY pada Maret 2026 mencapai 408,87 ribu orang, berkurang 13,9 ribu orang dibandingkan September 2025, sementara dibandingkan dengan Maret 2025, jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 16,9 ribu orang.

Pewarta : Hery Sidik
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2026