Pajak Innova Reborn Diesel di Jawa Barat Lebih Murah dari Jakarta, Bedanya Segini
Jakarta -
Pajak Innova Reborn Diesel matic yang terdaftar di Jawa Barat rupanya lebih murah ketimbang Jakarta. Berikut ini beda perhitungan pajaknya.
Pajak kendaraan di tiap daerah berbeda-beda sekalipun modelnya sama. Sebagai contoh, besaran pajak untuk model Kijang Innova Reborn diesel matic di daerah Jawa Barat dan DKI Jakarta berbeda. Dalam penelusuran detikOto di laman Bapenda Jabar dan Samsat Jakarta, perbedaan pajak keduanya cukup lumayan yakni nyaris Rp 1 juta, sekalipun ada opsen di Jawa Barat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berikut ini perbedaan pajak Innova Reborn diesel di Jawa Barat dan Jakarta.
Pajak Innova Reborn diesel matic di Jakarta
- PKB Pokok: Rp 7.182.000
- SWDKLLJ: Rp 143.000
- Total: Rp 7.325.000
Pajak Innova Reborn diesel matic di Jawa Barat
- PKB Pokok: Rp 3.730.500
- Opsen PKB Pokok: Rp 2.462.200
- SWDKLLJ Pokok: Rp 143.000
- Total: Rp 6.335.700
Selisih pajak antara keduanya itu mencapai Rp 989.300, padahal sama-sama terdaftar sebagai kendaraan pertama. Untuk diketahui, tarif pajak yang berlaku di Jawa Barat dan Jakarta memang berbeda. Di Jakarta, kendaraan kepemilikan pertama itu dibebankan tarif sebesar 2 persen. Sementara di Jawa Barat, tarif pajak untuk kendaraan kepemilikan pertama itu ditetapkan sebesar 1,12 persen. Berbeda dari Jakarta, Jawa Barat menerapkan tarif opsen.
Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), opsen PKB ditetapkan sebesar 66 persen dari tarif PKB. Opsen pajak kendaraan bermotor adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Opsen Pajak Daerah menggantikan mekanisme bagi hasil pajak provinsi (PKB dan BBNKB) kepada kabupaten/kota. Penerapan opsen ini bertujuan agar ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak provinsi kepada pemerintah provinsi untuk PKB dan BBNKB, seketika bagian kabupaten/kota atas pajak provinsi tersebut dapat diterima oleh pemerintah kabupaten/kota.
(dry/mhg)