MUI Gelar Kongres Umat Islam Minggu Ini, Bahas Hukuman Koruptor-LGBT
Jakarta, CNN Indonesia --
Majelis Ulama Indonesia (MUI) bakal menggelar Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII selama tiga hari mulai akhir pekan ini, Minggu (26/7).
Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI, KH Marsudi Syuhud, mengatakan KUII VIII akan menghimpun 87 organisasi Islam yang berada di bawah naungan MUI untuk bersama-sama merumuskan gagasan membangun bangsa.
Kongres Umat Islam itu bakal digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, dan akan dibuka Presiden RI Prabowo Subianto akhir pekan ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Acara ini akan dibuka oleh Presiden, yaitu pada tanggal 24 Juli kira-kira jam 16.00. Setelah itu dilanjutkan dengan sidang pleno-pleno," ujar Marsudi, dikutip dari laman resmi MUI.
Pilihan Redaksi
- Yusril Temui Ormas-ormas Islam di MUI soal Abdul Karim Palestina
- Yusril Pastikan Abdul Karim Palestina Tak Diserahkan Siprus ke Israel
- Alphard Penerobos Pelican Crossing di Bundaran HI Diduga Nopol Bodong
Dalam kongres itu juga akan dibicarakan soal ancaman hukuman bagi koruptor, tambang, hingga fenomena Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Queer (LGBTQ).
"Selama tiga hari ini berkumpul umat Islam seluruh Indonesia yang diwakili oleh 87 organisasi di bawah one umbrella Majelis Ulama Indonesia untuk melaksanakan Kongres Umat Islam Indonesia yang ke-VIII," ujar Marsudi pekan ini, dikutip dari laman resmi MUI pusat.
"Pada prinsipnya membangun bangsa itu tidak bisa sendirian, tidak bisa pemerintahnya saja atau bahkan masyarakat bangsanya saja," sambungnya.
Dia mengatakan kongres itu tidak hanya menjadi ajang konsolidasi organisasi Islam, tetapi juga ruang dialog terbuka antara umat dan pemerintah. Marsudi mengatakan MUIsengaja menghadirkan unsur pemerintah, mulai dari para menteri hingga berbagai lembaga negara, agar dapat menjelaskan kebijakan yang telah dan akan dijalankan kepada para pimpinan organisasi Islam.
Marsudi yang juga Ketua Steering Committee (SC) KUII VIII 2026 itu mengungkapkan, sejumlah rekomendasi yang akan dibahas dalam kongres bahkan telah disiapkan dalam bentuk draf regulasi oleh MUI.
Selain itu, dia memastikan isu pemberantasan korupsi, termasuk wacana hukuman mati bagi koruptor yang sempat menjadi perhatian publik juga masuk ke dalam agenda pembahasan KUII VIII.
Tak hanya persoalan korupsi, isu pengelolaan sektor pertambangan juga akan menjadi salah satu topik penting dalam kongres.
Menurutnya, menteri yang membidangi urusan pertambangan akan diminta memaparkan pandangan pemerintah, sementara organisasi-organisasi Islam diberikan ruang menyampaikan sikap masing-masing.
"Tentang tambang, ada semua di situ. Nanti Menteri Pertambangan akan diminta memberikan pandangan-pandangannya. Bisa saja ada Ormas yang masih minta, ada Ormas yang mungkin menolak. Nanti besok akan ketahuan. Begitu banyak, 87 Ormas, kita lihat di lapangan besok bersama-sama," kata Marsudi.
Fenomena LGBTQ
MUI juga tengah menyiapkan draf naskah akademik sebagai landasan regulasi terkait masalah penyimpangan seksual LGBT yang nantinya juga akan dibahas dalam kongres tersebut.
Ketua MUI Bidang Hukum, Dr Wahiduddin Adams, mengatakan penyusunan naskah akademik merupakan respons atas aspirasi masyarakat yang memandang isu LGBT perlu mendapatkan pengaturan hukum.
"Masalah LGBT bahkan LGBTQ memang sekarang menjadi isu dan banyak respons dari masyarakat. Oleh sebab itu, dari sisi regulasi kita harus meresponsnya, karena salah satu undang-undang dibentuk juga berdasarkan kebutuhan hukum masyarakat," ujar Wahiduddin dikutip dari detik.com.
(tim/kid)
Add
as a preferred
source on Google
[Gambas:Video CNN]