Menanti Gubernur BI Yang Pro Growth dan Pro Stability

"Menteri Perumahan salah tadi, Ibu Destry ini adalah pejabat gubernur sementara. Jadi pejabat," ujar Prabowo mengoreksi pernyataan Menteri PKP, Maruarar Sirait yang mengadress Destry dengan jabatan Deputi Gubernur Senior BI.

Baca Juga: BEI Optimistis Pasar Saham Rebound Meski Ada Transisi Kepemimpinan BI

Prabowo lantas berkelakar di depan tamu undangan dengan menanyakan apakah Destry dinilai layak menjadi Gubernur BI yang baru. Prabowo lantas lekas menegaskan bahwa penetapan Gubernur BI merupakan kewenangan yang harus melalui mekanisme di Komisi XI DPR RI.

Di momen yang sama, Mensesneg sekaligus Jubir Presiden, Prasetyo Hadi mengatakan salah satu kriteria utama Gubernur BI nantinya adalah merah putih. Dalam konteks otoritas moneter, ini bisa diartikan sebagai pro growth, atau mementingkan target pertumbuhan ekonomi dan tak mengejar stabilitas semata.

"Kriteria khusus, yang wajib adalah merah putih. Sampai hari ini, Bapak Presiden belum memutuskan untuk mengajukan ke DPR calon Gubernur BI definitif karena sesuai dengan mekanismenya memang seperti itu," ujar Prasetyo.

Pro Growth versus Pro Stability

Posisi Gubernur Bank Sentral di sebuah negara memang kerap netral dari intervensi politik pemerintahan, terkecuali pada kasus-kasus tertentu saja. Ambil contoh, Gubernur The Fed, Jerome Powell yang terus diintervensi Presiden AS, Donald Trump untuk menurunkan suku bunga.

Kemudian ada juga Recep Tayyip Erdoğan, Presiden Turki yang memecat beberapa Gubernur Bank Sentral Turki secara mendadak (seperti Murat Çetinkaya, Murat Uysal, dan Naci Ağbal) karena menolak mengikuti arahannya untuk menurunkan suku bunga.

Lalu juga Luiz Inácio Lula da Silva, Presiden Brasil yang terus secara terbuka memberikan tekanan politik kepada Gubernur Bank Sentral Brasil, Roberto Campos Neto untuk menurunkan suku bunga. Sama halnya dengan Muhammadu Buhari, Presiden Nigeria yang terus berkonflik dengan Gubernur Bank Sentral Nigeria, Godwin Emefiele untuk alasan yang sama.

Di Indonesia, selepas Perry Warjiyo, sejumlah nama ramai diisukan masuk bursa calon Gubernur BI baru. Mulai dari Destry Damayanti, Pjs saat ini, Chatib Basri yang saat ini duduk di DEN (Dewan Ekonomi Nasional) hingga Thomas Djiwandono dan beberapa nama relawan yang diisukan masuk bursa ini.

Namun, pengalaman berbagai negara menunjukkan stance atau posisi Gubernur bank sentral harus lebih mengutamakan stabilitas—khususnya stabilitas harga dan nilai tukar—daripada pertumbuhan ekonomi jangka pendek.

Hal ini mengingat stabilitas adalah fondasi utama agar pertumbuhan ekonomi jangka panjang dapat berjalan secara sehat dan berkelanjutan. Stabilitas adalah prasyarat pertumbuhan yang sustainable.

Pertumbuhan ekonomi yang dipaksakan tanpa stabilitas ibarat membangun rumah di atas pasir; terlihat melesat dengan cepat, tetapi mudah roboh saat terjadi kejutan ekonomi (krisis global, pandemi, atau lonjakan komoditas).

Kriteria Ideal Gubernur BI yang Baru

Guru Besar FEB UI, Telisa Aulia Falianty menilai sosok yang nantinya mengawal nahkoda moneter itu harus betul-betul menjadi jangkar yang sangat kuat. Hal ini lantaran otoritas moneter harus utamanya pro stability, menjaga.

"Kalo semuanya ngegas nanti siapa yang ngerem? Bisa crash boom kalau tidak ada yang menjaga stabilitasnya. Karena itu, moneter harus pro-stability, harus galak, begitu praktik di berbagai negara, walaupun tetap ada fungsi dorongan ke growth tapi utamanya tetep harus pro-stability. Kalau moneter enggak galak itu nanti kita bisa ada pom pom (pump and dump atau manipulasi) saham, suku bunga, nilai tukar. Jadi enggak bisa. Moneter itu memang harus independen dari intervensi politik," ujar Telisa kepada Akurat.co.

Hanya saja, lanjut Telisa, dalam UU P2SK yang baru, ada klausul yang menekankan bahwa Bank Sentral harus mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Hal ini banyak menimbulkan spekulasi, setidaknya di kalangan analis dan ekonom, bahwa moneter akan diminta menyuntikkan atau mencetak uang.

"Takutnya kayak dulu-dulu, BLBI. Dulu kan ada krisis ekonomi lalu BI ngeprint duit. Artinya, BI terlalu dipaksakan untuk mengintervensi sektor riil. Harapannya itu saja sih yang sudah dipelihara dengan baik selama ini, independensi, itu harus diteruskan. Kita sudah dipuji-puji Majalah The Economist yang mengeluarkan statement monetary policy Indonesia independen dan kredibel. Jangan sampai ternodai dengan yang sekarang misalkan terlalu banyak intervensi ke BI," papar Telisa.

Pasar dan publik, menurut Telisa berharap pemerintah tetap memilih figur yang kompeten, yakni orang-orang yang bergerak di sektor keuangan, bukan misalnya relawan.

"Kita enggak kebayang gitu kalo relawan bisa Gubernur BI, jadi komisaris perusahaan pelat merah ok lah. Gubernur Bank Sentral dalam sejarahnya di manapun di seluruh dunia harus figur yang kompeten dan mengetahui secara total sektor moneter. Kalau tiba-tiba relawan jadi Gubernur BI ya selesai. Harus punya integritas dan pengalaman yang sangat luar biasa karena dia akan mengawal sektor keuangan agar sektor keuangannya kuat sekali gitu," ujar Telisa.

Pengalaman di berbagai negara menunjukkan ketidakpercayaan pasar karena dipicu nihilnya kredibilitas akan memicu capital outflow, seperti yang terjadi di Turki misalnya.

"Jadi Gubernur Bank Sentral Turki waktu itu diganti oleh Erdogan karena Gubernur Bank Sentralnya enggak mau nurut disuruh menurunkan suku bunga ketika mata uang mereka, lira, melemah. Nah akhirnya lira jadi terdepresiasi dalam, 40 persen karena terjadi capital outflow yang sangat besar karena ketidakpercayaan bahwa pemerintah terlalu mengintervensi Bank Sentral," ujar Telisa.

Berkaitan dengan amanat UU P2SK baru, memang dibutuhkan seni tersendiri bagi Gubernur BI baru yang nantinya terpilih agar peran pro growth tak mentrade off pro stability.

"Sangat challenging kadang-kadang antara menjaga stabilitas dengan pertumbuhan dan lapangan kerja, karena ada trade-off. Ibarat disuruh memegang buah simalakama. Bank Sentral yang bagus harus bisa fokus pada tujuan stabilitas agar tak terjadi trade-off. Saat pun terjadi trade-off, memang dibutuhkan seni untuk mencari jalan tengah atas multiple objective itu karena kadangkala antara stabilitas dengan pertumbuhan ekonomi kerap bertentangan," papar Telisa.

Kriteria terakhir, bisa memastikan sinergi moneter fiskal lewat berbagai skema, semisal burden sharing, ataupun injeksi likuiditas makroprudensial benar-benar menetes ke masyarakat.

"BI sebenarnya sudah melakukan banyak hal ya terkait peran pro growth dengan kebijakan-kebijakannya. Nah cuma tadi, again, nyampe enggak di masyarakat? Jadi tantangannya memastikan intermediasi itu betul-betul berjalan. Sinergi moneter fiskal yang baik ya artinya akan ada pertumbuhan uang beredar dan merembes ke masyarakat," tukas Telisa.