Kubu Raya sesuaikan anggaran usai dipotong Rp397 miliar - ANTARA News Kalimantan Barat
Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Kalbar melakukan penyesuaian anggaran menyusul pengurangan sekitar Rp397 miliar dalam APBD 2026 melalui Rapat Paripurna DPRD Kubu Raya.
"Dengan adanya perubahan ini tentu ada penggeseran-penggeseran dari anggaran. Terutama karena kita terjadi pemotongan kurang lebih Rp397 miliar. Nah, itu yang menjadi dasar kami untuk membuat anggaran perubahan,” kata Wakil Bupati Kubu Raya Sukiryanto usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kubu Raya di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kubu Raya, Rabu.
Sukiryanto mengatakan rapat tersebut membahas tiga agenda utama, yakni pembahasan anggaran 2027, perubahan APBD 2026, dan rencana pinjaman daerah sebesar Rp47,5 miliar.
Menurut dia, perubahan APBD 2026 diperlukan untuk menyesuaikan kembali rencana pendapatan dan belanja daerah dengan kondisi fiskal terbaru. Sementara pembahasan rancangan anggaran 2027 masih berada pada tahap awal berupa penyampaian pengantar.
Terkait rencana pinjaman daerah, Wakil Ketua DPRD Kubu Raya Jainal Abidin mengatakan usulan tersebut telah dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD sebelum dibawa ke rapat paripurna.
Jainal menjelaskan nilai pinjaman yang semula direncanakan Rp114 miliar dalam APBD murni 2026 kini disesuaikan menjadi Rp47,5 miliar akibat kebijakan mengenai batas maksimal pinjaman daerah.
“Awalnya pinjaman kita Rp114 miliar di APBD murni tahun 2026. Karena adanya kebijakan Regulasi Permenkeu 101 Tahun 2025 tentang batas maksimal pinjaman daerah, maka yang awalnya Rp114 miliar berkurang menjadi Rp47,5 miliar,” katanya.
Penurunan nilai pinjaman tersebut berdampak pada sejumlah program yang sebelumnya direncanakan. Pemerintah daerah bersama DPRD perlu melakukan efisiensi dan menyusun kembali skala prioritas pembangunan sesuai kemampuan fiskal daerah.
Jainal mengatakan rencana pinjaman tersebut diharapkan tidak perlu direalisasikan apabila pemerintah pusat memberikan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) bagi Kubu Raya.
“Kita berharap dana transfer dari pemerintah pusat masuk, sehingga pinjaman daerah ini tidak digunakan. Artinya kita parkirkan sementara sambil menunggu dana transfer keuangan dari pemerintah pusat kepada daerah,” ujarnya.
Menurut dia, peningkatan alokasi TKD akan memberikan ruang fiskal lebih besar bagi pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program prioritas tanpa bergantung pada pembiayaan melalui pinjaman.
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya selanjutnya akan melakukan penyesuaian terhadap program dan kegiatan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah, prioritas pembangunan, serta kepastian penerimaan dari pemerintah pusat.
Pewarta: Rendra Oxtora
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.