Kilas Balik Purbaya Bantu Investasi Hyundai Saat Jadi Anak Buah Luhut
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap bagaimana pemerintah memberi jalan cepat bagi Hyundai saat memutuskan berinvestasi di Indonesia.
Ia bahkan mengingat kembali proses yang menurutnya hanya memakan waktu sekitar empat bulan sejak rencana investasi disampaikan hingga peletakan batu pertama pabrik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal itu disampaikan Purbaya saat menjadi pembicara pada perhelatan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. Di hadapan pelaku industri otomotif, Purbaya pun sempat menagih realisasi komitmen Hyundai dalam mengembangkan industri kendaraan listrik (EV) di Tanah Air.
"Ada Hyundai? Sekarang sudah produksi EV berapa banyak? Berapa persen? Dulu waktu investasi janjinya mau bikin pabrik EV di Indonesia," kata Purbaya, Rabu (5/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Purbaya kemudian menceritakan pengalamannya ketika masih bertugas di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), yang saat itu masih dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan.
Menurut dia Hyundai saat itu datang membawa rencana membangun pabrik di Indonesia sekaligus meminta dukungan pemerintah agar proses investasi berjalan mulus.
"Mereka datang ke kantor saya dan bilang ingin membangun pabrik di Indonesia, tetapi meminta dukungan penuh. Saya tanya, 'Apa yang dibutuhkan?' Mereka bilang, 'Terserah pemerintah bisa membantu apa.' Saya jawab, 'Kami dukung semuanya,'" ujarnya.
Ia mengatakan pemerintah saat itu mengoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga agar seluruh proses perizinan bisa diselesaikan dengan cepat. Hasilnya, dari penyampaian rencana investasi hingga groundbreaking hanya membutuhkan waktu sekitar empat bulan.
"Sejak mereka datang sampai groundbreaking cuma empat bulan, gratis lagi. Semua perizinan kami bantu urus. Hyundai tinggal datang sesuai kebutuhannya," ucap Purbaya.
Purbaya juga menyatakan setiap kebutuhan investasi Hyundai telah dikawal pemerintah.
"Kalau perlu izin investasi, kami panggil BKPM. Kalau izin impor, kami panggil Kementerian Perdagangan. Urusan industri kami panggil Kementerian Perindustrian, urusan pajak kami panggil Kementerian Keuangan. Jadi semuanya cepat," katanya.
Menurut Purbaya pola pendampingan serupa akan terus diterapkan pemerintah untuk menarik lebih banyak investasi baru ke Indonesia. Pemerintah, kata dia, juga membuka ruang bagi pelaku usaha untuk menyampaikan masukan terkait perbaikan iklim investasi.
(ryh/fea)
[Gambas:Video CNN]