Kaltara peringkat pertama data bersih Indeks Desa 2026
Kaltara peringkat pertama data bersih Indeks Desa 2026
Selasa, 15 September 2026 22:29 WIB
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Obed Daniel Lumban Tobing (ANTARA/HO-DKISP Kaltara)
Tanjung Selor (ANTARA) - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Obed Daniel Lumban Tobing mengatakan Provinsi Kaltara menempati peringkat pertama secara nasional dalam persentase data bersih hasil pemutakhiran Indeks Desa 2026.
“Capaian tersebut menjadi modal penting bagi Pemprov Kaltara untuk memastikan program pembangunan desa disusun berdasarkan data yang valid dan terverifikasi,” ujarnya di Tanjung Selor, Kaltara, Selasa (15/9/2026).
Selain menempati posisi pertama untuk data bersih, lanjutnya, Kaltara juga berada di urutan ke-11 secara nasional dalam kecepatan pemutakhiran Indeks Desa 2026.
Tentu, kata dia, ia mengapresiasi capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah bersama pemerintah desa dalam menyediakan data yang akurat.
“Secara nasional, Kaltara nomor satu untuk data bersih. Ini menjadi kebanggaan karena data yang kita isi sudah terverifikasi dan tervalidasi sehingga bisa digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan desa,” kata Obed.
Berdasarkan hasil pemutakhiran, sebutnya, tercatat 54 desa di Kaltara masih berstatus desa tertinggal. Seluruh desa tertinggal tersebut berada di Kabupaten Nunukan, terutama di wilayah perbatasan seperti Sebatik dan Sembakung.
Desa tertinggal di wilayah tersebut, jelas dia, umumnya menghadapi kendala aksesibilitas dan keterbatasan layanan dasar. Sebab itu sejumlah indikator yang masih perlu diperkuat antara lain fasilitas umum, ruang publik, perpustakaan desa, sarana olahraga, akses jalan dan transportasi, jaringan komunikasi, pendidikan keterampilan, hingga akses ekonomi.
“Rata-rata desa tertinggal ini berada di wilayah perbatasan, khususnya Nunukan. Tantangannya cukup banyak, terutama akses jalan, transportasi, sinyal, layanan dasar, pendidikan keterampilan dan akses ekonomi,” katanya.
Selain itu, lanjut Obed, penguatan lembaga ekonomi desa, layanan keuangan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), perbankan, pengelolaan sampah, pembangunan kehutanan, serta kesiapsiagaan dan mitigasi bencana juga masih menjadi pekerjaan rumah.
Pemprov Kaltara melalui DPMD, tegasnya, akan terus melakukan pendampingan setiap tahun bersama pemerintah kabupaten. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah menggelar forum diskusi bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan dengan melibatkan perangkat daerah terkait.
Selain 54 desa tertinggal, sebut Obed lagi, terdapat 222 desa berstatus berkembang, 87 desa maju, dan 84 desa mandiri dari total 447 desa di Kaltara dan Pemprov Kaltara, kata dia, menargetkan pada 2027 jumlah desa tertinggal terus berkurang, sementara jumlah desa maju dan mandiri meningkat.
“Tidak semua kebutuhan pembangunan desa bisa ditangani sendiri oleh desa. Karena itu, kolaborasi lintas sektor dan pendekatan pentaheliks sangat diperlukan agar status desa bisa meningkat,” pungkasnya.
Baca juga: KUA-PPAS Perubahan APBD Kaltara 2026 disepakati Rp2,463 Triliun
Baca juga: Saling menguntungkan, Kaltara ajak Jatim bangun perdagangan dua arah
Pewarta : Agus Salam
Editor:
Susylo Asmalyah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.