Inovasi Rachma Fitriati Wakili Maluku Utara di DPD RI Award 2026 - ANTARA News Ambon, Maluku

Ternate (ANTARA) - Senator Maluku Utara Hasby Yusuf, S.E., menyampaikan rasa bangga atas terpilihnya Dr. Rachma Fitriati, M.Si., M.Si. (Han), dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI), sebagai nominator DPD RI Award 2026 yang mewakili Provinsi Maluku Utara melalui inovasinya, Kawasan New Transmigrasi 5.0.

"Sebagai Senator Maluku Utara, saya sangat bangga. Ibu Rachma telah mengangkat nama daerah kita ke panggung nasional. Ini bukti bahwa kontribusi nyata bagi Maluku Utara bisa datang dari siapa pun, termasuk akademisi dari Jakarta. Yang terpenting adalah hasilnya bagi masyarakat," ujar Hasby saat ditemui di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (11/9).

Kedaulatan Pangan melalui Hilirisasi Ikan

Di sektor perikanan, Hasby menyoroti nasib nelayan di Kabupaten Pulau Morotai yang selama ini terjebak dalam struktur pasar monopsoni. Hasil tangkapan yang terpusat pada satu perusahaan pengolah membuat nelayan menjadi penerima harga tanpa daya tawar yang memadai.

"Tolok ukur keberhasilan hilirisasi tuna di Morotai terletak pada sejauh mana nilai tambah ekonomi dapat dinikmati oleh para nelayan sebagai ujung tombak sektor ini," tegas Rachma, seperti dikutip Hasby.

Melalui pendekatan revitalisasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Rachma juga mendorong Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Sangowo Timur dan Galo-galo untuk mematahkan monopsoni tengkulak.

Program tersebut menghidupkan rantai dingin, menjaga kualitas ikan, dan mengolah tuna menjadi produk bernilai tambah, seperti abon, bakso, dan fillet beku. KDMP berfungsi sebagai agregator hasil tangkapan, penyedia sarana produksi, sekaligus lembaga keuangan mikro yang diharapkan dapat membebaskan nelayan dari jeratan utang.

"Krisis rantai dingin memutus mata rantai hilirisasi di hulu dan mengembalikan nelayan pada posisi sebagai pedagang bahan mentah yang rentan. Kampung Nelayan Merah Putih hadir untuk memutus lingkaran setan ini. Ini juga bagian dari ketahanan pangan di sektor perikanan. Terlebih, Morotai adalah penghasil ikan tuna sirip kuning berkualitas yang telah lama diekspor. Bahkan Morotai sudah memiliki Pelabuhan Perikanan Daeo Majiko yang menjadi bagian dari kawasan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Morotai," pungkas Rachma.

Rachma juga mendorong Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai membentuk Perusahaan Daerah (Perusda) Perikanan sebagai penyeimbang pasar, pengelola cold storage dengan energi terbarukan, sekaligus pembuka akses pemasaran langsung ke pasar internasional.

Ia turut menyoroti praktik illegal fishing di perairan Bere-bere dan Gua Hira. Menurutnya, kapal berukuran 30 GT masih beroperasi di zona 0–4 mil dan melanggar Permen KP Nomor 18 Tahun 2021. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat 78 persen dari 1.382 kasus pelanggaran perikanan sepanjang 2023 terjadi di wilayah terpencil seperti Morotai.

Lumbung Pangan di Tapal Batas

Hasby menyoroti perhatian Rachma terhadap persoalan mendasar yang dihadapi petani di Desa Tiley Kusu. Selama ini, petani di desa tersebut menghadapi ancaman gagal panen berulang akibat luapan sungai setiap kali hujan, serta keterbatasan tenaga kerja dan sumber daya manusia yang mampu mengelola lahan secara optimal.

Menjawab persoalan tersebut, Rachma menggagas inovasi Trans Lokal New Transmigrasi, sebuah program yang diarahkan untuk menghidupkan kembali lahan tidur, memperkuat swasembada beras, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia lokal.

"Program Trans Lokal New Transmigrasi akan menghidupkan kembali lahan tidur dan memperkuat swasembada beras di Morotai," ujar Kepala Desa Tiley Kusu, Sugiatno, mengutip gagasan Rachma.

Hasby juga menyoroti perhatian Rachma terhadap infrastruktur dasar yang selama ini luput dari perhatian publik. Di Desa Aha, para petani harus mempertaruhkan keselamatan saat menyeberangi jembatan yang sudah tidak layak untuk mengangkut hasil panen.

"Setiap langkah di atas jembatan itu adalah taruhan nyawa. Ini bukan soal infrastruktur semata, tetapi martabat manusia yang menghidupi bangsa. Jembatan yang layak adalah investasi ketahanan pangan nasional, bukan kemewahan," tegas Hasby, mengutip keprihatinan Rachma.

975 Pulau, 10 Kabupaten/Kota, Satu Harapan: BULOG Menuju Kantor Divisi

Pencapaian strategis lainnya adalah keberhasilan Rachma bersama Tim Ekspedisi Patriot UI (TEP UI) Morotai menginisiasi pembangunan gudang BULOG di Morotai. Pembangunan tersebut merupakan bagian dari program pembangunan 100 gudang beras baru senilai Rp5 triliun yang diperkuat Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2026 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen.

Selain Morotai, tiga kabupaten lain di Maluku Utara, yakni Halmahera Selatan, Halmahera Timur, dan Halmahera Tengah, juga ditetapkan sebagai lokasi pembangunan gudang BULOG.

Gudang BULOG tersebut didukung Perpres Nomor 14 Tahun 2026 dan penyediaan lahan seluas empat hektare oleh pemerintah daerah. Inisiatif itu disebut lahir dari diplomasi kebijakan berbasis data selama empat bulan pendampingan TEP UI Morotai di lapangan.

TEP UI Morotai juga mendorong hilirisasi kopra melalui Perusda Agro dengan mengolah limbah kelapa menjadi berbagai produk bernilai tambah, seperti VCO, briket, dan cocofiber yang berpotensi untuk pasar ekspor.

Hasby menilai peningkatan status organisasi BULOG di Maluku Utara penting untuk mendekatkan layanan kedaulatan pangan ke pulau-pulau terpencil.

Saat ini, Kantor Cabang Ternate beroperasi sebagai Tipe C dengan 19 pegawai organik, tetapi harus melayani 10 kabupaten/kota yang tersebar di 975 pulau dengan luas wilayah perairan mencapai 69,07 persen.

Jarak tempuh menuju sejumlah wilayah juga menjadi tantangan. Pulau Taliabu berjarak sekitar 462,17 kilometer dengan waktu tempuh 13 jam menggunakan kapal laut tiga kali seminggu. Kepulauan Sula berjarak sekitar 358,17 kilometer dengan waktu tempuh dua jam menggunakan pesawat dua kali seminggu, sedangkan Morotai berjarak sekitar 167,16 kilometer dengan waktu tempuh 41 jam menggunakan kapal laut sekali seminggu.

"Kami mendorong agar Dirut BULOG segera menjadikan Maluku Utara sebagai Kantor Divisi yang terlepas dari Kantor Wilayah Ambon. Dengan peningkatan tipologi, koordinasi di 10 kabupaten/kota dengan 975 pulau yang luas wilayah perairannya mencapai 69,07 persen dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Ini bukan sekadar kepentingan administratif, melainkan fondasi bagi kedaulatan pangan di wilayah kepulauan yang menjadi beranda terdepan Indonesia Timur," tegas Hasby.

Dampak Terukur dan Pengakuan Nasional

Kerja keras TEP UI Morotai di bawah kepemimpinan Rachma Fitriati membuahkan hasil yang terukur. Atas kontribusi tersebut, Universitas Indonesia menerima Mandaya Award 2025 dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI dalam kategori "Penggerak Pembangunan Daerah Terpencil, Patriot Pemberdayaan Masyarakat."

Hasby berharap nominasi DPD RI Award 2026 dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda Maluku Utara. Menurutnya, keterbatasan geografis bukanlah penghalang untuk berkontribusi bagi bangsa.

"Saya berharap Ibu Rachma terus mendampingi Maluku Utara. Kami siap mendukung penuh, terutama dalam aspek kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya," pungkas Hasby.

DPD RI Award 2026 merupakan ajang penghargaan bagi individu atau lembaga yang dinilai berjasa dalam pembangunan daerah. Kategori Penggerak Desa Mandiri Pangan menjadi salah satu fokus utama penghargaan tahun ini.

Dari Morotai untuk Indonesia, Indonesia Emas dimulai dari desa.

Pewarta: Abdul Fatah
Editor : Luqman Hakim

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.