Gempa hingga Erupsi Mengancam, Pakar UGM Ingatkan Masyarakat Waspada
Jakarta -
Indonesia menghadapi beragam ancaman bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, hingga erupsi gunung api. Di tengah ancaman yang dapat muncul bersamaan, kesiapan pemerintah dan masyarakat menjadi semakin penting.
Persoalannya, penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan respons ketika bencana sudah terjadi. Mitigasi, pemantauan, teknologi peringatan dini, anggaran, hingga koordinasi antarlembaga perlu dipersiapkan sejak jauh-jauh hari.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gunung Api Erupsi Bersamaan
Dalam Diskusi Pojok Bulaksumur bertajuk 'Menghadapi Indonesia yang Rawan Bencana: Apakah Kebijakan-Kebijakan Kita Sudah Siap?', pakar vulkanologi UGM Prof. Agung Harijoko mengatakan erupsi sejumlah gunung api secara bersamaan bukan sesuatu yang mustahil secara ilmiah.
Belakangan, enam gunung api aktif disebut mengalami erupsi secara bersamaan, termasuk Anak Krakatau. Indonesia sendiri memiliki 127 gunung api aktif yang diklasifikasikan menjadi tipe A, B, dan C.
Gunung api tipe A merupakan gunung yang tercatat pernah mengalami erupsi sejak 1600. Tipe B merupakan gunung api yang tidak diketahui memiliki catatan erupsi sejak 1600, tetapi masih menunjukkan aktivitas vulkanik. Sementara tipe C tidak menunjukkan aktivitas erupsi, tetapi masih memiliki indikasi aktivitas vulkanik.
Saat ini, pemantauan paling intensif dilakukan terhadap gunung api tipe A dan menjadi tugas Badan Geologi melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). Gunung api lainnya tetap dipantau, tetapi tidak secara kontinu seperti tipe A.
Yang perlu dipahami, seperti dikutip dari situs UGM, erupsi beberapa gunung api dalam waktu berdekatan tidak otomatis berarti satu gunung memicu gunung lainnya. "Bisa. Sangat bisa, karena mereka punya sistem sendiri-sendiri," ujar Agung.
Gunung yang berdekatan memang dapat memiliki karakteristik magma yang berkaitan, tetapi gunung yang lokasinya berjauhan memiliki sistem magma yang berbeda. Erupsi dapat terjadi ketika tekanan di dalam dapur magma meningkat. Salah satu pemicunya adalah masuknya suplai magma baru. Jika tekanan tersebut melampaui tekanan batuan penutup, magma dapat terdorong keluar dan memicu erupsi.
Dalam menghadapi ancaman erupsi, sistem peringatan dini pada dasarnya membutuhkan pengamatan dan pemantauan secara berkelanjutan. Agung mengingatkan masyarakat agar tidak sembarang mempercayai informasi mengenai aktivitas gunung api, terutama ketika informasi tersebut beredar melalui media sosial tanpa sumber yang jelas.
Masyarakat dianjurkan merujuk informasi aktivitas gunung api kepada kanal resmi PVMBG sebagai lembaga yang melakukan pengamatan dan pemantauan aktivitas gunung api secara real time. Hal ini menjadi semakin penting karena informasi yang keliru mengenai aktivitas gunung api dapat memengaruhi keputusan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana.
Diskusi Pojok Bulaksumur UGM bersama (ki-ka) Dr. Bevaola Kusumasari, Prof. Agung Harijoko, Prof. Dwikorita Karnawati. Foto: UGM.ac.id
Ancaman Gempa dan Megathrust
Selain gunung api, Indonesia berada di wilayah dengan aktivitas tektonik tinggi. Prof. Dwikorita Karnawati menjelaskan bahwa Lempeng Indo-Australia bergerak dan menunjam ke bawah Lempeng Eurasia di sepanjang kawasan Sumatra, Selat Sunda, Jawa, hingga wilayah timur Indonesia. Zona tersebut terbagi menjadi sejumlah segmen dengan karakteristik masing-masing.
Kondisi tersebut membuat ancaman gempa bumi dan tsunami menjadi bagian dari risiko kebencanaan yang harus diperhitungkan. Namun, ada satu hal penting yang perlu dibedakan ketika membicarakan gempa megathrust, lokasi potensinya dapat dipetakan, tetapi waktu terjadinya tidak dapat diprediksi secara akurat.
"Megathrust bisa diprediksi di lokasinya, spasial bisa diprediksi dari lokasinya. Tapi dari segi kapan itu tidak akurat. Jadi waktunya yang tidak bisa diprediksi," tegas Dwikorita.
Karena itu, informasi yang menyebut gempa megathrust akan terjadi pada tanggal tertentu perlu disikapi secara kritis. Sejumlah segmen tetap menjadi perhatian, termasuk kawasan Siberut di sebelah barat Sumatra Barat serta wilayah selatan Jawa hingga Selat Sunda.
Artinya, ketidakmampuan memprediksi kapan gempa terjadi bukan alasan untuk mengabaikan risikonya. Justru karena waktunya tidak dapat diketahui secara akurat, kesiapsiagaan perlu dibangun sebelum bencana terjadi.
Bisakah Indonesia punya peringatan gempa beberapa detik lebih awal? Jepang dan Taiwan telah mengembangkan sistem peringatan dini gempa yang dapat memberikan informasi beberapa detik sebelum guncangan utama tiba di suatu lokasi.
Menurut Dwikorita, Indonesia sebenarnya memiliki kapasitas untuk mengembangkan teknologi serupa. Namun, penerapannya menghadapi tantangan pada infrastruktur komunikasi, salah satunya penggunaan jaringan GSM untuk mengirimkan data seismograf.
Masalahnya, kualitas dan jangkauan sinyal belum merata. Kondisi tersebut menjadi hambatan terutama di wilayah terpencil. Dengan demikian, membangun sistem peringatan dini bukan hanya soal memiliki sensor atau perangkat pendeteksi. Jalur komunikasi yang mampu mengirimkan informasi secara cepat dan konsisten juga menjadi bagian penting dari sistem tersebut.
Hasil Mitigasi Tidak Langsung Terlihat
Pemerhati kebijakan manajemen bencana UGM Dr. Bevaola Kusumasari menyoroti persoalan lain yang tidak kalah penting, yakni anggaran untuk mitigasi dan persiapan bencana. Menurutnya, mitigasi sering kali kalah menarik dibandingkan tahap respons karena hasilnya tidak terlihat secara langsung.
"Jarang sekali orang menganggarkan segitu banyaknya uang untuk tahap mitigasi dan preparasi. Yang paling kelihatan, visibel, itu adalah tahap respons," ujarnya.
Padahal, mitigasi justru dilakukan sebelum bencana terjadi. Keberhasilannya terkadang terlihat dalam bentuk bencana yang dampaknya berhasil dikurangi, bukan dalam bentuk proyek atau bantuan yang mudah terlihat publik.
Indonesia sendiri telah memiliki berbagai kebijakan dan SOP pengurangan risiko bencana. Tantangannya adalah memastikan dokumen tersebut benar-benar diterapkan dan menghasilkan perlindungan nyata bagi masyarakat.
Karena itu, evaluasi kebijakan tidak cukup hanya dengan melihat apakah suatu aturan atau SOP sudah dibuat. Yang lebih penting adalah melihat apakah kebijakan tersebut bekerja di lapangan.
Koordinasi antarlembaga juga menjadi bagian penting dalam kesiapsiagaan. Bevaola menilai struktur pemerintahan yang terfragmentasi membuat kementerian dan lembaga memiliki data serta kewenangan masing-masing. Namun, informasi tersebut tetap dapat dimanfaatkan lintas lembaga untuk mengambil keputusan.
Ia mencontohkan informasi dari BMKG yang dapat digunakan Kementerian Perhubungan dalam mengambil keputusan terkait operasional bandara saat menghadapi kondisi tertentu.
"Walaupun fragmented, walaupun terpisah-pisah informasinya, ternyata informasi tersebut dipakai oleh instansi lainnya untuk mengambil keputusan," ungkap Bevaola.
Menurutnya, pengalaman tersebut menunjukkan perlunya mekanisme yang memungkinkan data dari satu lembaga dimanfaatkan lembaga lain, terutama dalam situasi yang membutuhkan keputusan cepat dan terkoordinasi.
Dwikorita menilai Indonesia sebenarnya memiliki sistem manajemen bencana, pemantauan, dan peringatan dini yang tidak kalah dibandingkan sejumlah negara lain. Persoalannya, tantangan kebencanaan semakin kompleks sehingga kesiapan sistem juga harus terus ditingkatkan, termasuk dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan teknologi.
Peralatan pemantauan yang canggih pun tidak akan banyak membantu jika tidak dirawat. "Alat itu kalau nggak dipelihara, secanggih apapun itu akan decline," kata Dwikorita.
Artinya, investasi teknologi kebencanaan seharusnya tidak berhenti ketika alat selesai dibeli dan dipasang. Anggaran pemeliharaan, pembaruan sistem, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia juga perlu diperhitungkan.
Masyarakat Bagian dari Mitigasi
Kesiapsiagaan pada akhirnya tidak hanya bergantung pada pemerintah dan teknologi. Bevaola menilai pemahaman masyarakat mengenai risiko bencana juga perlu diperkuat. Salah satu tantangannya adalah masih adanya pandangan bahwa bencana semata-mata merupakan kehendak Tuhan.
Edukasi kebencanaan, menurutnya, dapat dilakukan melalui pihak-pihak yang dipercaya dan dekat dengan masyarakat, termasuk pemuka agama. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memahami risiko sekaligus mendorong kesiapan menghadapi bencana.
Dengan Indonesia yang memiliki begitu banyak jenis ancaman bencana, kesiapsiagaan tidak bisa dibangun hanya ketika bencana sudah di depan mata. Pemantauan harus berjalan, teknologi harus dirawat, data harus dibagikan, kebijakan harus benar-benar diterapkan, dan masyarakat harus memahami risiko di wilayahnya.
Sebab, tidak semua bencana dapat diprediksi secara tepat, terutama mengenai waktu kejadiannya. Namun satu hal yang masih bisa dilakukan adalah mempersiapkan sistem dan masyarakat sebelum bencana datang.
(rns/afr)
TAGS
LIHAT LAINNYA