FKMCJ Jember tolak rencana utang daerah Rp786 miliar - ANTARA News Jawa Timur
Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Forum Komunikasi Masyarakat Cinta Jember (FKMCJ) menolak rencana Pemerintah Kabupaten Jember mengajukan utang daerah Rp786 miliar dalam pembahasan KUA-PPAS 2027.
Aktivis FKMCJ menyampaikan penolakan melalui aksi unjuk rasa di halaman Gedung DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin, dengan membawa poster dan pengeras suara.
"Kami menolak usulan utang sebesar Rp786 miliar dan Bupati Jember harus mencabut usulan pinjaman tersebut karena dinilai pemborosan anggaran," kata Jumantoro saat berorasi di DPRD Jember.
Menurut dia, DPRD Jember sebagai wakil rakyat seharusnya berpihak kepada masyarakat dengan menolak usulan eksekutif dan membenahi tata kelola pembangunan agar tidak menambah beban anggaran melalui utang.
Pada saat bersamaan, Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) dan Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) mengikuti rapat dengar pendapat dengan DPRD Jember terkait anggaran yang dikelola pemerintah desa.
Kedua organisasi kepala desa tersebut mendukung rencana Pemkab Jember mengajukan utang daerah untuk membiayai pembangunan.
Kericuhan sempat terjadi antara aktivis FKMCJ dan salah seorang kepala desa di lobi DPRD Jember. Aparat kepolisian kemudian mengendalikan situasi sehingga kericuhan tidak berlanjut.
Setelah itu, perwakilan DPRD Jember menemui massa FKMCJ di ruang Komisi C, sedangkan massa kepala desa ditemui anggota DPRD di ruang lantai dua.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Jember sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Achmad Imam Fauzi mengatakan pembiayaan melalui utang daerah dialokasikan untuk pembangunan aset produktif, bukan belanja rutin pemerintah.
"Suntikan dana pembiayaan sebesar Rp786 miliar tersebut dialokasikan secara terukur ke dalam empat program prioritas," katanya.
Ia menjelaskan, sebesar Rp400 miliar dialokasikan untuk infrastruktur jalan guna memperbaiki dan meningkatkan kualitas 527,68 kilometer jalan rusak.
Selanjutnya, Rp200 miliar dialokasikan untuk penerangan jalan umum (PJU) guna membangun puluhan ribu titik PJU.
Sebesar Rp130 miliar dialokasikan untuk pembangunan gedung baru dan pengadaan alat kesehatan di RSD dr. Soebandi guna mengurangi antrean serta meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan masyarakat.
Sementara itu, Rp56,58 miliar dialokasikan untuk RSD Balung guna memperluas fasilitas gedung dan menambah kapasitas tempat tidur.
Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor : Astrid Faidlatul Habibah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.