Febrie Adriansyah 'Algojo' Jokowi yang Dikorbankan

Bagikan:

JAKARTA - Kasus korupsi PT Asabri dan Jiwasraya bukan sekadar kejahatan keuangan biasa, melainkan megaskandal yang sarat dengan nuansa politik, penyalahgunaan kekuasaan, dan pertaruhan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana jaminan sosial.

Pakar Intelijen dan mantan anggota BIN, Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra menyebutkan megaskandal Jiwasraya dan Asabri di masa lalu diduga kuat bukan murni untuk menegakkan keadilan, melainkan instrumen politik untuk menyandera tokoh-tokoh besar. Kedua tokoh besar yang dimaksud tak lain Aburidzal Bakrie dan Airlangga Hartarto dari Partai Golkar.

Kasus hukum ini disebut-sebut dijadikan kartu as atau alat tekan (bargaining position) politik agar beringin Golkar sepenuhnya tunduk dan masuk ke dalam orbit kekuasaan istana yang sedang dipimpin oleh Jokowi.

BACA JUGA:

"Kasus Jiwasraya (yang lekat dengan kepentingan Aburizal Bakrie) dan Asabri sengaja diangkat oleh rezim penguasa saat itu (Jokowi) menggunakan tangan Jampidsus Febrie Adriansyah. Tujuannya diduga untuk menyandera Airlangga Hartarto (yang saat itu menjabat Ketua Umum Golkar) dan faksi senior Golkar (Aburizal Bakrie)." kata Pakar Intelijen Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra kepada VOI, lewat telepon genggam, Minggu, 12 Juli.

Airlangga Hartarto, yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, berada di posisi puncak perumusan kebijakan fiskal dan makroekonomi saat skandal ini meledak. Bersama Sri Mulyani,Menteri Keuangan saat itu, ia berperan dalam mengoordinasikan langkah-langkah penyelamatan sistemik akibat gagal bayar Jiwasraya dan Asabri.

"Termasuk mengawal pembentukan holding asuransi BUMN (Indonesia Financial Group/IFG) dan mengalihkan polis nasabah agar tidak memicu krisis kepercayaan pasar keuangan yang lebih masif" katanya.

Golkar Masuk Perangkap Jokowi

Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) diduga tak hanya nyangkut di perusahaan milik dua tersangka Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro. Protes keras pernah disampaikan terpidana Benny Tjokrosaputro (Bentjok) dalam persidangan. Ia merasa dijadikan sebagai kambing hitam dalam persoalan jiwasraya dan 'bernyanyi' dengan nyaring bahwa ada aliran dana jiwasraya ke dalam saham grup Bakrie dengan harga yang tidak kecil.

BPK mencatat dana Jiwasraya ditanam di sedikitnya 9 hingga 10 perusahaan Grup Bakrie, antara lain PT Bakrieland Development Tbk (ELTY), PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR), PT Bumi Resources Tbk (BUMI), dan PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL).

Kedua megaskandal ini mencuat secara masif ke publik—khususnya pada rentang tahun 2018 hingga akhir 2019 (saat Jiwasraya mengumumkan gagal bayar total dan Kejaksaan Agung, di mana Jampidsus yang dipegang Febrie Adriansyah mulai melakukan pengusutan agresif)

Berdasarkan fakta itu, Sri Radjasa Chandra dengan blak-blakan menyebut bahwa pengusutan Jiwasraya diarahkan atas perintah Jokowi untuk "menyandera" Aburizal Bakrie (yang grup usahanya banyak terkait dalam portofolio investasi Jiwasraya). Kasus Asabri tidak berbeda jauh dengan Jiwasraya. Menurut Radjasa, kasus ini diangkat sedemikian rupa sehingga posisi Airlangga Hartarto (Ketua Umum Golkar saat itu menggantikan Setya Novanto pada Desember 2017) ikut tersandera, memastikan kepatuhan penuh partai beringin terhadap agenda-agenda istana.

Di era Joko Widodo, sosok Febrie Adriansyah yang memiliki jabatan Jampidsus di Kejaksaan Agung adalah figur andalan untuk mengeksekusi dan membongkar target-target rasuah raksasa, termasuk Asabri dan Jiwasraya. Di mata publik, langkah ini terlihat sebagai penegakan hukum yang agresif, namun di balik layar, ia bertindak sebagai algojo hukum yang menggolkan misi politik istana.