DPRD Jatim minta evaluasi keselamatan pelayaran - ANTARA News Jawa Timur
Keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama
Surabaya (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Abrari, meminta pemerintah dan pemangku kepentingan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan transportasi laut setelah kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan Sumenep, Madura.
"Keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama. Kami berharap seluruh kapal menjalani pemeriksaan secara menyeluruh sebelum berlayar," kata Abrari di Surabaya, Jawa Timur, Senin.
Legislator dari daerah pemilihan Madura itu menilai insiden tersebut menjadi peringatan penting untuk memperketat pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum beroperasi.
Menurut dia, aspek keselamatan penumpang harus menjadi prioritas dalam setiap pelayaran guna mencegah terulangnya kejadian serupa.
Selain mendorong evaluasi, anggota Komisi D DPRD Jatim itu turut menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban yang meninggal dunia.
Ia juga berharap para penumpang dan awak kapal yang berhasil dievakuasi segera pulih, baik secara fisik maupun psikologis.
Abrari menilai pendampingan bagi para penyintas perlu menjadi perhatian pemerintah karena trauma akibat musibah dapat berdampak dalam jangka panjang. Karena itu, layanan kesehatan dan dukungan psikologis dinilai penting selama masa pemulihan.
Ia juga mendorong koordinasi lintas instansi terus diperkuat agar proses evakuasi, pencarian, serta pelayanan terhadap korban berjalan efektif.
Sebelumnya, KMP Mutiara Sentosa 2 yang melayani rute Surabaya-Makassar terbakar di perairan Sumenep pada Minggu (2/8). Sebanyak 236 penumpang dan awak kapal berhasil dievakuasi, sementara lima orang dinyatakan meninggal dunia.
Hingga Senin (3/8), tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian sambil mencocokkan data korban dengan manifes penumpang.
Pewarta: Faizal Falakki
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.