Bulog Cirebon menyalurkan 24.290 ton beras SPHP sampai September 2026 - ANTARA News Jawa Barat
Cirebon, Jawa Barat (ANTARA) - Perum Bulog Cabang Cirebon, Jawa Barat, telah menyalurkan 24.290 ton beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga September 2026 atau mencapai 137 persen dari target.
Kepala Perum Bulog Cabang Cirebon Imam Mahdi di Cirebon, Jabar, Selasa, mengatakan target penyaluran SPHP ditetapkan sebanyak 17.664 ton.
"Target kami sebenarnya 17.664 ton, sedangkan saat ini sudah tercapai 24.290 ton atau 137 persen di atas target," katanya.
Menurut dia, penyaluran SPHP menjadi salah satu instrumen perusahannya untuk menjalankan fungsi stabilisasi pasokan dan harga pangan, selain menjaga ketersediaan serta keterjangkauan pangan.
Ia menjelaskan fungsi ketersediaan dilakukan melalui penyerapan gabah dan beras petani, sedangkan keterjangkauan didukung jaringan pergudangan untuk memastikan pangan dapat disalurkan ke berbagai wilayah.
Bulog Cabang Cirebon, kata dia, saat ini memiliki 10 kompleks pergudangan dan 42 kompleks lainnya yang dikelola melalui skema sewa atau kerja sama dengan pihak lain.
Ia menuturkan selain memenuhi kebutuhan wilayah kerjanya, Bulog Cirebon turut membantu penyaluran pangan ke Cabang Bogor, Bandung, Cianjur, dan Ciamis.
Imam mengatakan Bulog memiliki dua instrumen untuk menjalankan fungsi stabilisasi pasokan dan harga, yakni SPHP serta bantuan pangan yang penyalurannya harus tepat waktu dan tepat sasaran.
"Bantuan pangan kita dorong secepat mungkin agar tepat waktu dan tepat sasaran karena kalau tidak tepat sasaran dapat menjadi kerugian bagi Bulog," ujarnya.
Untuk memperluas penyaluran SPHP, Bulog bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), Operasi Pasar Murah (OPM), serta berbagai bentuk kerja sama lainnya.
Ia menuturkan di Kota Cirebon, Bulog bersama pemerintah daerah setempat dan Bank Indonesia menjalankan Warung Peduli Inflasi (Waduli) serta mobil pangan keliling yang disebut Mol Pangling.
Ia menyebutkan untuk Waduli ditempatkan pada pasar yang menjadi lokasi pencatatan harga dan menyediakan komoditas pangan, yang diawasi pemerintah dengan harga mendekati Harga Eceran Tertinggi (HET).
"Waduli tidak dimaksudkan untuk bersaing dengan pedagang, tetapi memastikan komoditas yang diawasi pemerintah tersedia sehingga harga pasar tidak melampaui HET," kata Imam.
Pihaknya menyampaikan program serupa diterapkan di daerah lain dengan nama dan mekanisme berbeda, seperti Kospi di Kabupaten Cirebon dan Kunci Bunda di Kuningan.
Pewarta: Fathnur Rohman
Editor : Riza Fahriza
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.