BPDP Percepat Program Perkebunan Rakyat dari Hulu hingga Hilir

Selain sektor hulu, BPDP mendorong penguatan sumber daya manusia (SDM) dan riset untuk membangun industri perkebunan yang lebih maju serta berdaya saing.

Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Mohammad Alfansyah mengatakan pemerintah kabupaten dapat membantu memperluas akses masyarakat terhadap program pendidikan dan pelatihan, sekaligus mengidentifikasi potensi daerah yang dapat dikembangkan melalui riset.

“Pengembangan SDM dan riset merupakan investasi jangka panjang bagi perkebunan Indonesia. Kita ingin masyarakat di daerah memiliki akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang relevan, sementara hasil riset yang dikembangkan juga dapat menjawab kebutuhan nyata di lapangan,” ujar Alfansyah.

Sejak 2016, program pendidikan dan pelatihan BPDP telah memberikan manfaat kepada 13.265 penerima beasiswa dan 32.152 penerima pelatihan. Pada 2026, kuota penerima beasiswa ditingkatkan menjadi 5.000 orang untuk jenjang D1 hingga S1.

Melalui APKASI Expo 2026, BPDP berharap komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten semakin kuat sehingga program dapat berjalan lebih cepat dan manfaatnya menjangkau lebih banyak masyarakat.

“Pada akhirnya, pembangunan perkebunan bukan hanya tentang tanaman atau angka produksi. Ini tentang bagaimana kita menghadirkan kesejahteraan bagi pekebun, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan menyiapkan masa depan sektor perkebunan. Karena itu, mari kita kuatkan sinergi antara BPDP, pemerintah daerah, dan para pekebun,” tutup Zaid.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Apkasi Joncik Muhammad menegaskan, sawit bukan sekadar komoditas ekspor penopang devisa, melainkan pilar utama ekonomi rakyat. Joncik yang juga Bupati Empat Lawang ini menambahkan, pemerintah kabupaten memegang peranan kunci karena berhadapan langsung dengan kondisi riil petani, Perhutani, kelembagaan koperasi, hingga keterbatasan infrastruktur produksi di daerah.

"Program pengembangan perkebunan akan jauh lebih efektif jika dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing. Sinergi antara BPDP dan pemda harus diperkuat sejak tahap awal. Pemda jangan hanya menjadi penerima informasi ketika program sudah berjalan, tetapi perlu dilibatkan sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan," ujarnya.