Bisakah Jakarta Bebas Polusi Udara?
Jakarta, CNN Indonesia --
Studi terbaru dari Institut Teknologi Bandung (ITB) menunjukkan wilayah DKI Jakarta akan sulit terbebas dari kepungan polusi udara, meskipun tidak lagi memproduksi emisi sama sekali.
Kondisi ini dipicu oleh besarnya kiriman polutan udara dari daerah-daerah penyangga di sekitarnya.
Kesimpulan tersebut ditarik dari dua studi terbaru ITB bertajuk "Inventarisasi Emisi Wilayah Jakarta Raya (Jabodetabek)" dan "Source Apportionment PM2.5 di Jakarta".
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penelitian tersebut dilakukan oleh tim peneliti Kelompok Keahlian Pengelolaan Udara dan Limbah Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (KK PUL-FTSL) ITB yang dipimpin oleh Puji Lestari dengan dukungan dari Yayasan Visi Indonesia Raya Emisi Nol Bersih (ViriyaENB).
Untuk memprediksi kontribusi emisi partikulat halus (PM2.5) dari daerah lain terhadap kualitas udara ibu kota, para peneliti menggunakan dua jenis model dispersi pencemar udara, yakni AERMOD dan WRF-Chem.
Melalui skenario pemodelan di mana DKI Jakarta diasumsikan menekan angka emisi hingga nol, ibu kota ternyata tetap menerima sebaran pencemar PM2.5 dari wilayah aglomerasi sekitarnya seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Kiriman emisi lintas wilayah tersebut tercatat berada di rentang 26 hingga 54 persen, atau menyumbang rata-rata sebesar 38,51 persen terhadap total konsentrasi PM2.5 di Jakarta.
Puji Lestari menjelaskan hasil ini menjadi bukti adanya potensi kontribusi pencemar udara lintas batas (transboundary air pollutant) yang tidak bisa dibendung oleh sekadar batas wilayah administrasi.
"Kalau Jakarta itu kita anggap enggak ada emisinya sama sekali, ada enggak pengaruhnya? Ternyata Jakarta masih menerima, masih ada konsentrasi meskipun kita nolkan emisinya," kata Puji ketika memaparkan hasil studinya kepada awak media di Jakarta Selatan, Kamis (20/8).
Ia menegaskan hal ini membuktikan Jakarta tidak bisa berdiri sendiri dalam melakukan upaya penanggulangan polusi udara.
"Batas administrasi tidak berlaku pada polusi udara. Pemerintah antar daerah Jabodetabek diharapkan harus terus bekerja sama dan melakukan pengelolaan secara tepat," ujar Puji.
[Gambas:Video CNN]
Butuh kerja sama
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan berbagai langkah yang dilakukan pihaknya dalam memperbaiki kualitas udara di ibu kota tidak bisa dilakukan sendiri alias butuh kerja sama dengan berbagai pihak.
Menurutnya, berbagai langkah yang dilakukan pemerintahannya tidak akan sepenuhnya menyelesaikan masalah kualitas udara buruk selama industri dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batubara di wilayah penyangga masih beroperasi.
"Persoalan utamanya bagaimana koordinasi di aglomerasi Jakarta ini, terutama bagi daerah-daerah yang masih mengizinkan industrinya menggunakan bahan bakar batu bara," kata Pramono di Jakarta Selatan, Kamis (20/8).
Menurutnya, jika industri dan PLTU berbasis batubara tidak diizinkan, dampaknya akan jauh lebih besar mengurangi masalah polusi di Jakarta. Ia menyinggung keberadaan PLTU Suralaya di Banten.
Pramono mengatakan Pemprov selama ini telah berupaya mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah kualitas udara.
"Jadi, apapun yang dilakukan pemerintah di dalam Jakarta dengan membuat mobil listrik, transportasinya diperbaiki, orang yang dulu naik transportasi pribadi ke transportasi umum, menurut saya belum sepenuhnya akan menyelesaikan kalau di sub-urban area atau daerah yang melingkupi Jakarta ini masih diizinkan untuk industrinya menggunakan pembangkit listrik tenaga batu bara, karena itulah salah satu sumber utamanya," ujarnya.
Pramono berharap pemerintah pusat ikut turun untuk koordinasi agar masalah kualitas udara bisa ditangani.
"Sehingga dengan demikian, saya sebagai Gubernur Jakarta berharap bahwa ada juga koordinasi dengan pemerintah pusat agar yang memberikan kontribusi menyebabkan emisi yang masih tinggi itu bisa diatur bersama-sama," katanya.
(dhz/sfr)