Bima Arya Dorong Pemda Perkuat Sinergi Pengendalian Inflasi dan Ketahanan Pangan

Bagikan:

JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa pengendalian inflasi menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Inflasi yang terkendali dinilai dapat meningkatkan konsumsi, menstimulasi produksi, membuka lapangan kerja, hingga mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

“Kalau kita berhasil mengelola inflasi, maka spillover effect-nya banyak. Mendorong konsumsi, menstimulasi produksi, membuka lapangan pekerjaan, dan sesuai dengan target Bapak Presiden, 8 persen economic growth,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Pernyataan tersebut disampaikan Bima saat memberikan sambutan dalam kegiatan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Bali-Nusa Tenggara Tahun 2026 di Subak Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, Bali, Senin (27/7).

Dalam kesempatan itu, Bima mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, serta meningkatkan ketahanan pangan.

Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara konsisten mengawal upaya pengendalian inflasi melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang telah dilaksanakan sejak Oktober 2022.

Langkah tersebut, kata Bima, mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga sebagai salah satu fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

BACA JUGA:

Tantangan Pengendalian Inflasi di Bali-Nusra

Bima menjelaskan, meskipun tujuan pengendalian inflasi di seluruh Indonesia sama, setiap daerah menghadapi tantangan yang berbeda sesuai karakteristik wilayah masing-masing.

Khusus di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT), kondisi geografis berupa kepulauan menjadikan konektivitas antarpulau serta tingginya biaya logistik sebagai faktor penting dalam menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan pangan.

Selain itu, tingginya aktivitas pariwisata, meningkatnya kebutuhan pada hari besar keagamaan, serta kondisi cuaca juga turut memengaruhi dinamika inflasi di kawasan Bali-Nusa Tenggara.

“Potensinya besar, tapi persoalannya adalah konektivitas antarpulau tadi. Biaya logistik ini sangat memengaruhi di sini. Distribusi pentingnya sama, krusialnya sama dengan produksi. Kalau di sini, produksi dan distribusi sama-sama challenging atau menantang,” ujarnya.

Tiga Agenda Perkuat Ketahanan Pangan

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Bima menyampaikan tiga agenda utama yang perlu menjadi perhatian kepala daerah dalam memperkuat ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga.

Pertama, memperkuat kerja sama antardaerah guna menjamin kelancaran distribusi serta ketersediaan pasokan pangan.

Kedua, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau perkembangan harga dan kondisi pasar secara real time.

Ketiga, mengoordinasikan kebijakan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam rencana tata ruang wilayah sebagai upaya menjaga ketahanan pangan dalam jangka panjang.

“Jadi, apa yang kami sampaikan ini menggambarkan betapa pengendalian inflasi menyangkut semua aspek dari hulu ke hilir. Melibatkan semua, tidak hanya kepala daerah saja,” kata Bima.

Menurutnya, pengendalian inflasi membutuhkan dukungan dan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari Bank Indonesia, Perum Bulog, Kementerian Perdagangan, hingga pemerintah daerah.

“Dan tentu leadership kepala daerah dalam hal ini menentukan,” pungkasnya.