BBM sulit dicari, sekolah di Makassar beralih daring
Saya sudah instruksikan ibu Kadis Pendidikan keluarkan edaran agar siswa PAUD sampai SMP sekolah daring, mulai Sabtu (12/9)
Makassar (ANTARA) - Pemerintah Kota Makassar memberlakukan pembelajaran dalam jaringan bagi peserta didik PAUD hingga SMP mulai 12 September 2026 untuk mengurangi mobilitas masyarakat di tengah antrean BBM.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Makassar, Jumat, mengatakan kebijakan tersebut menjadi langkah sementara untuk merespons kondisi antrean BBM yang masih terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Makassar.
"Saya sudah instruksikan ibu Kadis Pendidikan keluarkan edaran agar siswa PAUD sampai SMP sekolah daring, mulai Sabtu (12/9)," ujar Munafri.
Ia mengatakan kebijakan tersebut diambil setelah Pemkot Makassar menerima berbagai aspirasi masyarakat, khususnya orang tua siswa yang turut terdampak kondisi antrean BBM.
Baca juga: Pertamina Sulawesi tambah pasokan BBM, penuhi kebutuhan masyarakat
Menurut Munafri, antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU berdampak terhadap mobilitas masyarakat dan kelancaran lalu lintas di beberapa ruas jalan Kota Makassar.
"Melalui kebijakan ini, aktivitas belajar mengajar tetap berjalan tanpa mengharuskan siswa melakukan perjalanan dari rumah menuju sekolah, sehingga mobilitas kendaraan pada jam-jam sekolah dapat kita tekan," jelasnya.
Munafri berharap penyesuaian tersebut dapat mengurangi konsumsi BBM harian masyarakat sekaligus mengurai kepadatan kendaraan di sekitar sejumlah SPBU.
"Ini kita lakukan sebagai langkah taktis untuk merespons kondisi antrean BBM yang terjadi. Kita ingin aktivitas masyarakat tetap berjalan, tetapi di sisi lain mobilitas yang tidak terlalu mendesak bisa kita tekan sementara," katanya.
Baca juga: Antrean BBM dua bulan, DPRD Sulsel minta Pertamina bertindak
Ia menegaskan kebijakan sekolah daring tidak menghentikan proses pendidikan. Kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung dengan memanfaatkan pembelajaran dalam jaringan sehingga peserta didik dapat mengikuti layanan pendidikan dari rumah.
Munafri mengatakan pemberlakuan sekolah daring diharapkan mengurangi mobilitas kendaraan, terutama pada jam sibuk, tanpa mengganggu pelayanan publik yang bersifat penting dan mendesak.
"Edaran akan berlaku mulai berlaku pada 12 September 2026 hingga beberapa hari ke depan, dengan evaluasi menyesuaikan perkembangan kondisi antrean dan pasokan BBM," tuturnya.
Ia menegaskan kebijakan tersebut bersifat sementara sambil menunggu kondisi distribusi dan ketersediaan BBM kembali normal.
Dengan berkurangnya mobilitas pelajar dan sebagian aktivitas masyarakat, pemerintah berharap konsumsi BBM dapat ditekan sekaligus mengurangi penumpukan kendaraan di SPBU.
"Ini upaya Pemkot Makassar untuk merespons langsung kondisi yang dirasakan masyarakat," ucap Munafri.
Baca juga: Perjuangan distribusi BBM di Sulsel
Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Abdul Hakim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.