Bahlil: Pengadaan Lahan Blok Masela Harus Hormati Tanah Adat
Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, proses pengadaan lahan untuk proyek Lapangan Abadi Blok Masela harus mempertimbangkan kearifan lokal masyarakat Maluku. Dia menuturkan, pola penguasaan tanah di wilayah tersebut berbeda dengan di Pulau Jawa karena banyak lahan diwariskan secara adat dari generasi ke generasi meski belum memiliki sertifikat.
Bahlil mengatakan, pemerintah berkomitmen mengedepankan hak masyarakat dalam penyelesaian lahan proyek strategis nasional tersebut. Ia juga telah meminta tim Kementerian ESDM, SKK Migas, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memahami karakteristik kepemilikan tanah masyarakat setempat.
"Kalau kita di sini, biar masih kawasan hutan, masyarakat menganggap itu tanah milik tete dan nene. Itu sudah diwariskan turun-temurun,” kata Bahlil di site Blok Masela, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, Senin (16/7/2026).
Ia menjelaskan, masyarakat adat di Maluku mengenali batas kepemilikan tanah berdasarkan penanda alam dan sejarah keluarga, bukan semata-mata dokumen administrasi pertanahan.
"Ini yang kalian maksudkan, kan? Ini sudah anak turun-temurun, ini tete dan nene punya,” kata dia.
"Kalau di sini, dari batas pohon kelapa sampai pohon tertentu, masyarakat sudah tahu itu miliknya. Sertifikat memang belum ada, tetapi secara adat itu adalah tanah warisan keluarga,” ia menambahkan.
Menurut Bahlil, kondisi tersebut menjadi pembeda utama dengan sistem kepemilikan tanah di Jawa yang umumnya didasarkan pada sertifikat sebagai bukti hukum. Karena itu, pendekatan pemerintah dalam pengadaan lahan Blok Masela harus memperhatikan hukum adat agar tidak mengabaikan hak masyarakat.
“Makanya saya minta tolong Pak Menteri Pertanahan juga ikut, supaya memahami kearifan lokal di sini dan kita bisa mengambil keputusan yang lebih bijak,” kata Bahlil.
Ia menegaskan, penghormatan terhadap hak masyarakat adat akan menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menyukseskan pembangunan Blok Masela, termasuk melalui skema kompensasi yang memberikan manfaat bagi warga terdampak.