3 Bupati Ditangkap KPK dalam Sebulan, Komisi II DPR Minta Kemendagri Perkuat Pembinaan-Pengawasan Kepala Daerah

Bagikan:

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR Eka Widodo meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan pembinaan secara masif kepada seluruh kepala daerah setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap tiga bupati melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam waktu satu bulan.

Ia menilai rentetan kasus tersebut menjadi alarm serius upaya pencegahan korupsi di tingkat pemerintah daerah masih belum berjalan secara optimal.

"Kasus yang terus berulang ini harus menjadi bahan evaluasi bersama. Kemendagri tidak cukup hanya melakukan pembinaan administratif, tetapi juga harus memperkuat pendidikan integritas, tata kelola pemerintahan yang bersih, serta pengawasan terhadap kepala daerah sejak awal mereka menjabat," ujar Eka Widodo, Senin, 13 Juli.

Diketahui, dalam kurun waktu sebulan, KPK melakukan OTT terhadap tiga kepala daerah, yakni Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby terkait dugaan suap pengisian jabatan, Bupati Langkat Syah Afandin dalam perkara dugaan suap proyek, serta Bupati Sukoharjo Etik Suryani yang diduga melakukan pemerasan terhadap perangkat daerah.

Menurut politikus yang akrab disapa Edo itu, fakta tiga kepala daerah tertangkap dalam waktu yang berdekatan menunjukkan perlunya langkah pencegahan yang lebih sistematis, bukan sekadar penindakan setelah tindak pidana terjadi.

"Kita tentu mengapresiasi langkah tegas KPK dalam memberantas korupsi. Namun, yang jauh lebih penting adalah bagaimana negara mampu mencegah praktik-praktik korupsi itu sejak dini agar tidak terus berulang di berbagai daerah," katanya.

Edo menegaskan Kemendagri sebagai pembina pemerintah daerah harus mengambil peran lebih besar melalui sosialisasi antikorupsi yang berkelanjutan kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretaris daerah, hingga seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

"Sosialisasi pencegahan korupsi harus terus dilakukan. Jangan hanya saat pelantikan kepala daerah, tetapi menjadi agenda rutin yang melibatkan KPK, BPKP, aparat pengawas internal pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan," tegasnya.

Edo mengingatkan korupsi di daerah bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Ia berharap pemerintah pusat menjadikan rentetan OTT tersebut sebagai momentum memperkuat sistem pembinaan, pengawasan, dan tata kelola pemerintahan daerah agar kasus serupa tidak terus terulang.

"Setiap rupiah yang dikorupsi sesungguhnya adalah hak masyarakat yang hilang. Karena itu, integritas kepala daerah merupakan syarat utama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, pelayanan publik yang berkualitas, dan pembangunan yang berpihak kepada rakyat," katanya.